RADAR NONSTOP - Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan warning. Peringatan itu ditujakn untuk Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.
Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengingatkan Yaqut untuk berhati-hati terkait hak beragama kelompok Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia.
"Jadi ini masalah sangat sensitif," kata Waketum MUI Anwar Abbas kepada wartawan, Jumat (25/12/2020).
BERITA TERKAIT :Mau Naik Haji Antri 26 Tahun, Duit Jamaah 165 Triliun Jangan Dimainkan
Wakil Ketum MUI Marsudi Syuhud Apresiasi Polri yang Gerak Cepat Tangani Peristiwa Bitung
Anwar lebih menitikberatkan soal Syiah. Dia menjelaskan perbedaan Syiah dengan kelompok Sunni.
Menurut Anwar, Syiah merupakan kelompok di dalam Islam yang revolusioner. Dia memprediksi pemerintah RI akan repot di kemudian hari jika memberi kebebasan kepada kelompok Syiah di Indonesia.
"Apa beda Sunni dengan Syi'i (Syiah)? Kalau Syi'i itu lebih apa, lebih keras, lebih revolusioner, pasnya mereka lebih revolusioner. Coba saja lihat di negara Sunni, ndak revolusioner, istilahnya moderat saja. Wataknya Sunni itu sudah begitu. Syiah nggak moderat, keras, revolusioner," papar Anwar.
"Saya menyimpulkan ya, kalau pemerintah memberi angin kepada Syiah, ya berarti pemerintahan hari ini aman. Tapi kalau lima periode berikutnya, repot itu menghadapi percekcokan Sunni-Syi'i di negeri ini," imbuhnya.
Lebih lanjut Anwar mengingatkan bahwa pemerintah harus membuat kebijakan yang baik bukan untuk hari ini saja, tetapi juga baik untuk masa depan. Karena itu, dia meminta Menag Yaqut berhati-hati.
"Pertanyaan saya, apakah kebijakan yang kita buat hari ini hanya untuk hari ini atau jauh ke depan? Harus jauh ke depan. Oleh karena itu, bagi saya ya, hati-hati menyelesaikan permasalahan ini," ucap Anwar.
Diberitakan sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas akan mengafirmasi hak beragama kelompok Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Ia tak mau kelompok minoritas terusir dari Indonesia karena perbedaan keyakinan.
"Mereka warga negara yang harus dilindungi," kata Yaqut dilansir dari Antara, Jumat (25/12/2020).
Yaqut menyebut Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog kelompok Syiah dan Ahmadiyah.
"Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kementerian Agama akan memfasilitasi," katanya.
Hal tersebut disampaikan Yaqut dalam acara Professor Talk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta pada Selasa (15/12). Ia merespons permintaan guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra terkait peran pemerintah memfasilitasi kaum minoritas.
Azyumardi mengungkap kelompok Syiah di Sidoarjo, Jawa Timur, dan kelompok Ahmadiyah di Mataram, Nusa Tenggara Barat, masih mengalami persekusi oleh sekelompok orang.
Menurut Azyumardi, pemerintah selama ini belum terlihat memfasilitasi kaum minoritas, terutama soal pendirian rumah ibadah.
Pendirian rumah ibadah di suatu tempat oleh suatu kelompok, kata Azyumardi, akan sulit bila tak memiliki relasi kelompok lain yang lebih 'mayoritas'. Menurutnya, pendirian tempat ibadah menjadi sulit bila relasi kekuatan belum merata.
"Di wilayah yang mayoritas Kristen, itu Katolik susah bikin gereja. Yang mayoritas Katolik, orang Kristen juga susah untuk membangun," ungkap Azyumardi.
"Ini masalah power relation sebetulnya. Siapa yang merasa dia mayoritas. Jadi, yang begini-begini, power relation yang harus diatur begitu, ya (oleh pemerintah). Bagaimana supaya adil," tuturnya.
