KPU Targetkan Partisipasi Publik di Pilkada Serentak 77%, Pengamat: “Omong Kosong”

RADAR NONSTOP- Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020, Pengamat Politik Nasional Tamil Selvan mengatakan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak memiliki semangat extraordinary yang selalu di gaungkan oleh Presiden Jokowi.

Pengamat yang akrab disapa Kang Tamil ini mengatakan bahwa target KPU dalam menghadirkan tingkat partisipasi publik hingga 77% tidak tergambar pada kinerja petugas di lapangan.

"Sorry, bagi saya target itu omong kosong. KPU terlalu sesumbar dengan angka 77%. Faktanya, masih banyak masyarakat yang tidak tahu adanya pemilukada pada tanggal 9 Desember ini. Silahkan cek, saya sudah buktikan dengan turun ke lapangan." Ungkap Kang Tamil kepada awak media, Senin, 15/11/2020.

Kang Tamil menilai bahwa KPU merasa berhasil meningkatkan partisipasi publik pada Pilpres 2019, sehingga merasa percaya diri dalam menerapkan target yang tinggi di Pilkada. Padahal, menurut pengamat ini, animo partisipasi publik yang tinggi pada pilpres 2019 disebabkan karena suasana politik yang kental, justru pengamat ini memberi catatan merah pada KPU saat itu.

"Problemnya, KPU ini sudah seperti lembaga yang kebal evaluasi, karena hak veto ada di presiden sehingga DKPP juga tidak bisa berbuat banyak. Saya juga binggung parameter 77% itu apa? Kalau bicara pilpres, itu tidak 'apple to apple', saat ini kondisi Pandemi Covid19. Saya tidak melihat adanya kinerja ekstra dari KPU, maka saya katakan KPU ini tidak memiliki semangat ekstraordinary yang selalu digaungkan oleh Pak Presiden." Jelas Direktur Bid. Riset Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN) ini.

Lebih lanjut Kang Tamil mengatakan bahwa tingkat antipati masyarakat terhadap pilkada cenderung meningkat selain disebabkan adanya ketakutan terhadap virus covid19, juga karena visi-misi para calon kepala daerah yang tidak sampai ke masyarakat secara komunikasi.

"Poinnya bukan hanya masalah covid, tapi faktor terbesar saat ini, karena visi-misi paslon itu tidak sampai ke masyarakat. Kalau pun sampai, masyarakat tidak mengerti, karena mengunakan bahasa tingkat dewa semua. Rakyat perlu diberi bahasa rakyat, bukan bahasa kaum borjuis yang dipaksakan ke mereka seperti saat ini. Akhirnya antipati yang dihasilkan," ujarnya.

Pengamat yang sejak awal menyoroti kinerja KPU ini mengaku merasa malu jika sampai partisipasi publik dibawah 50%. Sehingga dirinya mendukung langkah lembaga-lembaga independen yang berusaha menampilkan debat paslon ataupun timnya, guna memberi pendalaman maksud visi-misi kepada masyarakat.

"Baru-baru ini Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN) bersama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyelenggarakan debat timses paslon di Kota Tangerang Selatan, kebetulan saya sebagai panelis nya. Saya sangat mengapresiasi langkah independen kawan-kawan ini. Kami akan terus berupaya secara independen, agar partisipasi publik meningkat. Jujur saya malu jika golput mencapai lebih dari 50%, tapi saya ngak tahu KPU punya rasa malu yang sama atau tidak," tutupnya.