RADAR NONSTOP - Partai Gelora siap mewarnai perpolitikan di DKI Jakarta. Partai yang dikomandoi Triwisaksana dan Selamat Nurdin untuk wilayah DKI ini pun terus berbenah mematangkan diri jadi peserta pemilu.
Langkah awal jadi peserta pemilu, tentu saja harus terdaftar di KPU DKI Jakarta. Agar memudahkan KPU DKI dalam melakukan verifikasi kelak, Partai Gelora DKI gelar audiensi dengan lembag penyelenggara pemilu yang diketuai oleh Betty Epsilon tersebut melalui daring.
Audiensi sekaligus silaturrahmi ini mendapat sambutan hangat dari Ketua dan seluruh anggota KPU Jakarta.
BERITA TERKAIT :Hasyim Asy'ari Kena Masalah Asusila Lagi, Korbannya Anggota PPLN, Apakah Ketua KPU Selamat Dari DKPP?
KPU Jakarta Jangan Kecolongan, Ribuan Warga Tidak Punya Rumah Tapi KTP DKI
“Partai Gelora memang partai baru, tapi melihat wajah tokoh - tokoh dan jajaran pengurusnya sepertinya tidak asing dan sudah akrab dipandang mata,” ujar Ketua KPU DKI, Betty Epsilon saat membuka acara.
“Apalagi pak Sani, selain namanya menang unik sehingga gampang diingat, beliu juga pernah menjadi Cawagub,” kata Betty.
Sontak saja, ucapan Betty tersebut mendapatkan sambutan meriah disertai doa. “Amin, Insya Allah nanti jadi Wagub benaran,” ujar Wakil Ketua DPW Partai Gelora DKI Jakarta, Selamat Nurdin.
Seterusnya, dalam forum audiensi silaturrahmi tersebut, para pengurus, khususnya Sekretaris DPW Partai Gelora, Tubagus Arief mencecar KPU DKI dengan berbagai pernyataan seputar syarat lolos verifikasi baik administrasi dan faktual.
“Apakah nanti, dalam kartu anggota (KTA) itu harus memuat nama, alamat dan foto layaknya di KTP,” kejar Tubagus untuk mempermudah kerja - kerja KPU DKI ketika melakukan verifikasi keanggotaan partai peserta pemilu.
“Sebenarnya kan masing - masing partai itu memilki ciri khas kartu anggota sesuai AD/ART partainya. Tapi bagi kami, seharusnya minimal dalam kartu anggota itu memuat nama, alamat dan foto. Untuk memudahkan verifikasi. Selain itu, saat nanti memasukkan data ke dalam Sipol, harap penempatannya itu disesuaikan dengan faktualnya, misalnya ketika dalam KTA nomor 10, harap kami jangan dalam faktual ditempatkan di halaman 200,” jelas anggota KPU DKI, Nurdin.
