Perbanyak Kunker Disaat Krisis, Ketua DPRD Tidak Punya Sense Of Crisis

RADAR NONTOP - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, dinilai sudah tidak punya sense of crisis.

Ditengah terpuruknya perekonomian karena pandemi Covid-19. Prass, panggilan akrab politisi PDIP ini malah perbanyak kunker (kunjungan kerja).

Begitu dikatakan Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, akibat pandemi Covid-19 perekonomian Jakarta terpuruk.

Pendapatan daerah anjlok, sehingga APBD 2020 akan dikoreksi dari Rp87,9 triliun menjadi antara Rp47-52 triliun saat APBD 2020 Perubahan.

"DPRD seharusnya mengerti bahwa Pemprov DKI sedang kesulitan uang akibat Covid-19, sehingga TKD PNS saja dipotong 50% dan tunjangan transportnya dihapus. Masa, DPRD tetap Kunker dengan menghabiskan biaya miliaran,” ujarnya.

Untuk diketahui, berdasarkan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD dua pekan lalu, diputuskan kalau DPRD kembali melakukan Kunker setiap pekan, setelah kegiatan ini dihentikan pada April 2020 lalu akibat pandemi Covid-19.

Saat Kunker dihentikan, pada April 2020 DPRD memutuskan untuk mengalihkan anggaran Kunker, anggaran reses dan anggaran sosialisasi Perda pada 2020 ini, untuk membantu Pemprov DKI mengatasi pandemi Covid-19, karena meyakini ketiga kegiatan itu tak dapat dilakukan karena rawan menjadi cluster penyebaran Covid-19.

Anggaran sebesar Rp256 miliar tersebut dialokasikan untuk memberikan bantuan sosial kepada warga miskin yang terdampak Covid-19. Namun, kenyataannya sangat jauh berbeda, DPRD DKI Jakarta malah menggiatkan kembali kunker, bahkan jadwalnya semakin padat saja.

"Apakah anggaran yang sudah dialihkan untuk penanganan Covid-19 ditarik kembali? Lagipula Kunker untuk apa? Apa yang akan dipelajari DPRD dari daerah lain yang juga sedang sibuk mengatasi pandemi Covid-19 seperti Jakarta,” tanya Sugiyanto.

Aktivis berkacamata ini curiga kalau keputusan DPRD untuk kembali melakukan uang Kunker semata-mata hanya untuk mendapatkan uang harian dari kegiatan perjalanan dinas seperti Kunker, yang besarnya menurut Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1066 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri sebesar Rp4,5 juta/orang/hari untuk unsur pimpinan Dewan, dan Rp4 juta/orang/hari untuk anggota Dewan.

Berdasarkan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD, diputuskan kalau DPRD akan kembali melakukan Kunker setiap pekan, setelah kegiatan ini dihentikan pada April 2020 lalu akibat pandemi Covid-19.

Menurut data, Kunker DPRD DKI dimulai Kamis (2/7/2020) dan akan berlangsung tiap pekan setiap Kamis hingga Sabtu seperti sebelum dihentikan akibat pandemi Covid-19.

Selama tiga hari Kunker, biaya dari APBD 2020 biaya yang disedot diperkirakan sekitar Rp 67 juta untuk ketua DPRD dan empat wakilnya, serta Rp1,116 miliar untuk 93 anggota Dewan. Total Rp1,183 miliar. Ini belum termasuk biaya untuk 25 staf dari Komisi A, B, C, D dan E.