PSI DKI Nilai Gage Di 25 Ruas Jalan Jakarta Ciptakan Klaster Baru Covid -19

RADAR NONSTOP - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menilai memaksakan penerapan sistem ganjil genap (gage) di 25 ruas jalan di Jakarta akan ciptakan klaster baru Covid -19.

Sebab, dengan penerapan gage maka akan mendorong penumpukan atau kerumunan warga di angkutan umum.

“Ganjil genap harus segera dievaluasi dan tidak boleh terus dipaksakan. Sekarang yang terjadi lagi-lagi nyawa warga dipertaruhkan,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anthony Winza dalam keterangannya, Rabu (12/8/2020).

Pemprov DKI meyakini dengan sistem ganjil genap dapat mengurangi pergerakan warga di Jakarta pada masa pandemi Covid-19 ini. 

Namun yang terjadi hanyalah pengalihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, seperti yang dilaporkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta penumpang angkutan umum meningkat hingga 6,25 persen selama penerapan pembatasan kendaraan berdasarkan pelat nomor polisi di Jakarta.

Menurut Anthony, Pemprov DKI Jakarta tidak jeli memperhitungkan kondisi masyarakat Jakarta yang masih memiliki tuntutan dan kewajiban untuk berangkat bekerja. Selain itu transportasi umum Jakarta juga belum terintegrasi secara baik.

Akibatnya, terjadi penumpukan penumpang di daerah pergantian moda transportasi, misalnya ketika penumpang hendak pindah dari KRL ke bus, atau dari MRT ke bus.

“Daerah ini dapat menjadi titik-titik penularan baru di mana sering terjadi kemacetan dan PKL yang berkerumun, seperti yang terlihat di Halte Harmoni dan Stasiun Tanah Abang,” jelas Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ini.

Dalam satu hari, penumpukan juga terjadi paling tidak dua kali yakni pada saat jam berangkat dan pulang kantor sehingga menambah risiko penularan Covid-19. Anthony tidak habis pikir dengan rencana perluasan kebijakan ganjil genap yang berlaku di seluruh ruas jalan, selama 24 jam untuk mobil dan motor.

“Ini rencana yang ngawur, kami jelas menolak opsi perluasan ganjil genap karena kebijakan tersebut sedari awal sudah kontraproduktif. Perluasan kebijakan hanya akan menimbulkan efek negatif yang lebih luas lagi,” tegasnya.

Apabila motor wajib mengikuti aturan ganjil genap maka dapat dipastikan penumpukan massa akan lebih tinggi lagi. Pemprov DKI seharusnya lebih bijak dalam mengeluarkan kebijakan agar tepat sasaran tanpa harus mengorbankan kesehatan masyarakat.

“Kebijakan ini sangat membingungkan. Saya harap Pak Anies sebagai gubernur mau menjelaskan ke publik. Jangan seakan bersembunyi di tengah krisis,” pungkas Anthony.