Pendidikan Politik Buruk
'Ambisius' Kursi Wagub DKI, Pengamat: PKS Sama Saja Barter Jabatan
RADAR NONSTOP - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai tidak memberikan pendidikan politik yang baik. Sebab, manuver PKS yang ngotot dua nama kadernya menjadi calon Wagub DKI adalah gaya-gaya ambisius.
Apalagi, PKS yang notaben-nya mengklaim sebagai partai dakwah. Harusnya dia, mengedepankan etika dan rasa malu dalam berpolitik.
Secara aturan hukum, kalau kursi Wagub itu adalah milik Gerindra. Hal ini ditegaslan pengamat hukum, RBJ Bangkit saat dihubungi wartawan, Minggu (21/10/2018).
BERITA TERKAIT :Bos KIM Plus Kompak Absen Di Kampanye RIDO, Ogah Keseret Viral Janda Kaya
Masa Tenang, Wakil Ketua DPRD DKI Wibi Minta Semua Pihak Turunkan Tensi Politik
BACA JUGA: Tak Ada Bukti Tertulis, PKS Terus Sebar Klaim Paling Berhak Wagub DKI
"PKS ini yang diributin jabatan saja. Saya jadi bingung, kalau mau fair kirim saja dia satu nama kader ke DPRD, lalu Gerindra satu nama. Biar nanti DPRD yang pilih," ungkapnya.
Dalam aturan dan hukum kata Bangkit, tidak ada itu deal politik atau perjanjian. "Sikap PKS ini bisa menggerus suara dia di Jakarta. Ada kesan, kalau PKS nafsu akan jabatan dengan membarter dukungan di pilpres dengan kursi Wagub," beber Magister Hukum jebolan UI ini.
Kabar yang beredar, PKS terus mendesak kepada Prabowo agar nama Wagub yang disetor ke DPRD hanya dua nama. Dari dua nama itu adalah kader PKS.
BACA JUGA: Jangan Serakah, Anies PKS Wagub Jatah Gerindra
"Inikah aneh. PKS ini gaya dan sikap politiknya ini kok seperti anak-anak. Kirim saja dua nama, buat apa takut," terangnya.
Seperti diberitakan, PKS telah mendorong nama mantan Wakil Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Sedangkan Gerindra resmi mengusung nama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik.
Kabar yang beredar, internal Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta saat ini pecah. Sebagian anggota-nya enggan merestui Ahmad Syikhu dan Agung Yulianto. Keduanya dinilai tidak paham ibukota.
"Nanti kalau malu-maluin gimana. Harus yang paham Jakarta-lah. Jakarta kan bukan buat main-main," ungkap kader PKS di Kebon Sirih yang namanya takut ditulis karena ada ancaman sanksi.
