DPRD DKI Protes Gage, Kalau Diajak Kunker Ke Luar Kota Parah Lho?
RADAR NONSTOP - Ganjil genap (GaGe) berlaku hari ini (3/8). Walau belum ada tilang, tapi gelombang protes dari DPRD DKI soal kebijakan gage menggema.
Ramai-ramai politisi memprotes GaGe. Sikap protes DPRD berbanding terbalik dengan aksinya.
Tercatat kalangan DPRD sejak Juli 2020 telah melakukan kunjungan kerja alias kunker. Pasca kunker, gedung wakil rakyat itu ditutup.
BERITA TERKAIT :PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
Pengamat: Orang Lama Jangan Ikut Seleksi, DPRD Harus Audit Anggaran KPID Jakarta
Kabarnya, satu orang anggota dewan, staf setwan DPRD, dan anggota PJLP DPRD positif terinfeksi virus Corona. Sumber di kalangan DPRD menyebutkan, dewan melakukan kunker dengan alasan kebutuhan.
"Bisa saja lagi susah duit. Kalau kunker kan dapat amplop cokelat," ungkap politisi yang namanya enggan ditulis, Senin (3/8).
Untuk per hari perjalanan kunker, anggota dewan mendapatkan honor sekitar Rp 4 juta. Duit ini belum termasuk bayar hotel dan lain-lain.
Kunker biasanya digelar pada hari Jumat hingga Minggu. Artinya, dalam satu kali kunker diperkirakan anggota dewan bisa membawa pulang duit ke rumah sekitar Rp 10-12 juta.
Sebelum Corona melanda DKI Jakarta, anggaran kunjungan kerja (kunker) DPRD DKI Jakarta naik drastis dari Rp 60,8 miliar pada 2019 menjadi Rp93,4 miliar pada 2020.
Hal ini tercantum dalam laman Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta di apbd.jakarta.go.id.
Tertulis bahwa anggaran itu masuk pos anggaran Sekretariat DPRD DKI. Adapun kegiatan yang tertulis ialah "Kunjungan Kerja Komisi-komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta" senilai Rp93.404.606.500.
Dikutip dari laman tersebut, pos anggaran yang paling banyak memakan dana ialah "Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah" untuk pulang pergi. Perhitungannya untuk 684 Orang dengan per paket senilai Rp40.041.000, atau total Rp27.388.044000 (Rp27 miliar).
Pos pengeluaran terbesar kedua adalah "Uang Harian Perjalanan Dinas" untuk 6.450 orang. Per harinya sebesar Rp4.000.000, atau total Rp25.800.000.000 (Rp25,8 miliar).
Selanjutnya, ada pos pengeluaran "Biaya Hotel Perjalanan Dinas Dalam Daerah" per orang dengan hitungan 11.331 orang. Adapun satu kamar hotel yang ditetapkan ialah sebesar Rp1.050.000 dengan total anggaran Rp11.897.550.000 (Rp11,8 miliar).
Rem Darurat
GaGe diberlalukan untuk menekan pergerekan orang di ibu kota. Kadishub DKI Syafrin Liputo mengatakan volume lalu lintas di Jakarta terus naik selama PSBB Transisi dan bahkan melampaui volume kendaraan sebelum pandemi COVID-19.
Dia mencontohkan di Cipete ada 75 ribu kendaraan melintas per hari, padahal sebelum pandemi jumlahnya 74 ribu. Di Senayan, jumlah kendaraan melintas sekitar 145 ribu, padahal dulu hanya 127 ribu.
"Dengan kondisi ini terlihat bahwa upaya Pemprov DKI Jakarta untuk tetap menjaga agar tidak terjadi kepadatan di perkantoran ataupun di pusat pusat kegiatan itu seolah olah belum efektif berjalan," kata Syafrin, Minggu (2/8/2020).
Dia menuturkan ada dua bentuk emergency brake atau rem darurat yang bisa diberlakukan. Salah satunya penerapan ganjil-genap.
"Di dalam Pergub 51 juga telah disebutkan bahwa dalam situasi tertentu ada 2 emergency brake yang bisa diterapkan Pemprov DKI Jakarta, salah satunya adalah ganjil-genap," ungkapnya.
Syafrin menuturkan kini di Jakarta tak ada lagi pembatasan pergerakan orang setelah SIKM ditiadakan pada 14 Juli 2020. Oleh sebab itu, ganjil-genap menjadi instrumen pembatasan itu.
"Sehingga warga yang mendapatkan tugas atau mendapatkan bagian shift kerja dari rumah dengan pelat nomor, misalnya yang bersangkutan ganjil tanggal genap, maka yang bersangkutan akan tetap di rumah, tidak melakukan pergerakan yang tidak penting," papar Syafrin.
Gubernur DKI Anies Baswedan pernah mewanti-wanti soal emergency brake atau rem darurat ini. Salah satunya saat kasus Corona di Jakarta pecah rekor tiga kali dalam seminggu pada pertengahan Juli 2020.
"Saya ingatkan kepada semua, jangan sampai situasi ini jalan terus, sehingga kita harus menarik rem darurat atau emergency brake. Bila itu terjadi, kita semua harus kembali dalam rumah, kegiatan perekonomian terhenti, kegiatan keagamaan terhenti, kegiatan sosial terhenti. Kita semua akan merasakan kerepotannya bila situasi ini berjalan terus," ucap Anies dalam video '12 Jul 2020 Gub Anies Baswedan Update Perkembangan Penanganan Covid-19' di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Minggu (12/7).
