100 Hari Jakarta Kinerja Pramono-Rano, Ini Hasil Penilaian Demokrat DKI

RN - Tren kinerja Pramono Anung dan Rano Karno (Pram-Doel) dituding mmasih di bawah standar. Lembaga survei menyebut Pram-Rano hanya mampu mengumpulkan poin 50 persen. 

Tren Pram-Rano kalah dengan gebrakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Gimana sikap DPRD DKI Jakarta yang melihat kinerja Pram-Doel? 

Berikut wawancara radar nonstop dengan Ketua Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono yang juga Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta. 

BERITA TERKAIT :
Kritik PSI Untuk Pramono, Bursa Kerja Hamburkan Duit...

---

1. Menurut Anda gimana kinerja 100 hari Pram-Rano? 

Program dan janji kampanye gubernur dan wagub terpilih disahkan lewat RPJMD dalam bentuk Perda. Perdanya belum ada. Namun demikian saya melihat adanya niat yang kuat dari Pramono untuk melanjutkan apa yang sudah baik dari gubernur sebelumnya dan memperbaiki apa yang masih kurang. Bagi saya agak tidak fair untuk menilai hasil dari program kerja 100 hari. Namun jika harus menilai kami berikan apresiasi untuk penyelesaian permasalahan Kampung Susun Bayam (KSB) meski belum sepenuhnya selesai, Wajib Transportasi Publik bagi ASN di hari Rabu, pelantikan pejabat definitif yang sekian lama diisi PLT, dan satu hal penting beliau mampu menjaga suasana yang kondusif di Jakarta.

2. Apakah sudah maksimal? 

Saya tidak mau menyebut sudah maksimal, namun yang sudah terasa hasilnya ada 3 program yaitu: Pertama, menyelesaikan masalah hunian warga Kampung Bayam, Jakarta Utara. Pramono-Rano disebut akan mengembalikan mereka ke Kampung Susun Bayam di kawasan Jakarta International Stadium (JIS). Meski belum sepenuhnya.

Kedua, penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) boleh memasuki destinasi wisata edukasi secara gratis. KJP, termasuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dapat diurus di kecamatan tanpa harus ke kantor pusat di kawasan Rawabunga, Jatinegara.

Ketiga, transportasi publik gratis mulai TransJakarta, LRT hingga MRT bagi 15 golongan. Mereka antara lain pelaku UMKM, anggota TNI-Polri, penyandang disabilitas, hingga pengurus tempat ibadah, dan penghuni rumah susun sederhana.

3. Program sarapan gratis dibatalkan, apa pendapat Anda?

Program sarapan gratis yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung sebagai salah satu program prioritas 100 hari kerja, dipastikan batal dilaksanakan. 

Pembatalan ini utamanya disebabkan adanya program serupa yang lebih luas cakupannya di tingkat nasional, yaitu program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang digagas oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk tidak menjalankan program sejenis guna menghindari tumpang tindih dan memastikan efektivitas program MBG sebagai program utama. 

Menyikapi hal ini, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk mendukung penuh program pemerintah pusat dan mengalihkan alokasi anggaran yang semula disiapkan untuk program sarapan gratis.

Sebagai solusi dan alternatif pemanfaatan anggaran tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan fokus pada dua area utama:

a) Perbaikan dan Penataan Kantin Sekolah: Anggaran akan dialokasikan untuk merenovasi dan meningkatkan fasilitas kantin-kantin sekolah di Jakarta. Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis nasional, dengan menyediakan infrastruktur yang memadai untuk distribusi dan konsumsi makanan bergizi di lingkungan sekolah.

b) Penambahan Penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP): Sebagian anggaran juga akan dialihkan untuk memperluas cakupan penerima program Kartu Jakarta Pintar. KJP merupakan program bantuan sosial pendidikan yang memberikan bantuan finansial kepada siswa dari keluarga kurang mampu di Jakarta, yang diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga, termasuk dalam penyediaan kebutuhan gizi anak.

Dengan dialihkannya fokus dari program sarapan gratis yang spesifik di Jakarta kepada dukungan program Makan Bergizi Gratis nasional dan penguatan program KJP, diharapkan upaya peningkatan gizi dan kesejahteraan pelajar di Jakarta tetap dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi dengan program pemerintah pusat.

4. Solusi dan saran agar Jakarta menjadi kota global?

Diperlukan fokus dalam mengembangkan sektor-sektor prioritas mengingat adanya kendala kelangkaan (scarcity) yang kita miliki, selama ini arah pembangunan di Jakarta terlihat tidak memiliki fokus dan prioritas yang jelas yang sangat merisaukan dan memprihatinkan kita semua sebagai wakil rakyat.

Ke depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat lebih memiliki komitmen dan fokus dalam mencapai target-target, pembangunan yang menjadi game changers bagi transformasi Jakarta ke depan.   

Ada 7 game changers yang menjadi prioritas yakni:
1) Transformasi Jakarta menjadi Pusat Keunggulan;

2) Eskalasi Jakarta sebagai kontributor utama perekonomian yang terintegrasi secara global;

3) Pengarusutamaan riset dan pengembangan dan inovasi dalam pembangunan;

4) Akselerasi Jakarta sebagai Hub Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Budaya di tingkat nasional dan internasional

5) Transformasi Infrastruktur kota menuju ketahanan dan keberlanjutan lingkungan

6) Penguatan konektivitas informasi, barang, dan penumpang Jakarta sebagai pusat transit regional dan global.

7) Reformasi tata kelola menuju kota global dan berdaya saing.

5. Kesimpulannya 100 hari kinerja Pram-Rano apa? 

Kita kasih kesempatan untuk Pram-Doel memimpin dan membenahi Jakarta. Kerja 100 hari itu tidak menjadi patokan pemimpin atau kepala daerah berhasil atau tidak. Yang pasti saat ini banyak yang sudah dibenahi.