Parkir PIK 1 Dan 2 Digoyang, Pansus DPRD DKI: Apakah Setor Ke Pemprov

RN - Kebocoran duit parkir di Jakarta bikin geleng kepala. Ada sekitar Rp 1,4 triliun yang tak jelas peruntukannya. 

Anggota Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Nur Afni mempertanyakan setoran dari parkir elektronik yang berada di wilayah-wilayah tertentu seperti Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan PIK 2. 

Politisi Partai Demokrat ini meragukan apakah pendapatan dari parkir elektronik di kawasan elite tersebut benar-benar disetor ke pemerintah daerah.

BERITA TERKAIT :
DPRD DKI Minta Parkir Liar Diambil Alih Pemprov, Duit Bocor Dan Dishub? 

---

"Saya pertanyakan juga soal parkir elektronik di PIK 1 dan PIK 2. Apakah itu benar-benar disetor ke pemda? Ini harus diperjelas," ujarnya.

Dia menyebut kebocoran retribusi parkir di Jakarta merupakan kejanggalan yang serius. Terlebih pendapatan di sektor parkir hanya sebesar Rp57 miliar dalam setahun.

"Ini menjadi kejanggalan buat saya sebagai anggota Pansus, dengan pendapatan yang hanya diberikan Rp57 miliar setahun dari sektor parkir. Angka itu jauh dari potensi riil yang seharusnya bisa didapatkan," kata Nur Afni.

Bahkan dirinya juga menyinggung adanya dugaan korupsi yang dilakukan pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, sehingga terjadi kebocoran. Karena itu dirinya mendesak segera penjarakan pejabat terlibat dan terbukti korupsi parkir.

"Modus yang tidak bisa dikontrol secara sistem itu ya ketika masih manual. Itu terjadi di area-area seperti tempat makan, pasar-pasar tradisional, beberapa supermarket di lingkungan warga, bahkan di area milik pemerintah. Oknum pejabat Dishub (DKI) yang terbukti korupsi, harus masuk penjara," jelasnya.