RADAR NONSTOP - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmuda menolak rencana Anies Baswedan menerapkan ganjil genap (gage) selama masa transisi PSBB.
Menurutnya, penerapan gage saat masa transisi PSBB akan memaksa warga berjubel memakai transportasi umum.
"Diterapkan kalau sudah tidak ada covid lagi. Kalau sekarang yang saya minta dengan sangat untuk tidak diterapkan," kata politisi PDIP DKI ini kepada awak media, Jumat (12/6/2020).
BERITA TERKAIT :Usai Dilantik Secara PAW, Sayadih Fokus Menjalankan Peran & Fungsi Anggota DPRD Kota Bekasi
Dongkrak PAD, Anggota DPRD Kota Bekasi: Kepala OPD Harus Memastikan Kinerja Perangkatnya
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan aturan ganjil genap untuk mobil dan sepeda motor. Rencana itu tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Transisi.
Pasal 17 Ayat (2) huruf a Pergub 51/2020 menjelaskan bahwa sistem ganjil genap tidak hanya berlaku terhadap kendaraan pribadi berupa mobil, tetapi juga sepeda motor.
Menurut Ida, sejak awal seharusnya Anies dan jajaran tidak menuangkan aturan seperti itu dalam Pergub. Ida mengaku sudah menyampaikan agar Anies meninjau ulang aturan dimaksud.
"Kemarin saya secara pribadi lewat timnya menyampaikan ke Pak Gubernur untuk ditinjau atau jangan diberlakukan selama masa covid ini masih ada," tutur Ida.
Menurut Ketua Komisi D DPRD DKI itu, penerapan ganjil genap justru akan mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum dan menyebabkan terjadinya penumpukan penumpang. Di sisi lain, kerumunan massa di transportasi umum berpotensi menjadi pusat penularan virus corona.
"Saya mohon dengan sangat untuk tidak diberlakukan dulu karena masyarakat lebih aman menggunakan kendaraan motor dibandingkan dia naik transportasi umum," ujarnya.
Senada dengan Ida, Anggota Fraksi PDIP lainnya, Gilbert Simanjuntak memiliki pandangan serupa. Saat ini masyarakat yang sudah mulai kembali beraktivitas memilih menggunakan kendaraan pribadi menuju kantor atau tempat kerjanya di masa PSBB transisi.
"Orang sekarang ini menggunakan mobil pribadi atau motor juga karena kemungkinan dia tertular akan lebih tinggi di kendaraan umum yang harus mepet-mepet. Nyatanya, sekarang ini semua stasiun kereta api maupun halte numpuk penumpang," katanya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo sebelumnya mengatakan, penerapan rencana aturan ganjil genap kendaraan bermotor PSBB Transisi bergantung pada kepatuhan perusahaan dalam membatasi karyawannya bekerja.
"Dan tentu ini penerapannya sangat tergantung daripada perkantoran dunia usaha yang menjalankan pengaturan dalam Pergub yang 50 persennya bekerja (di kantor), 50 persen work from home," kata Syafrin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (10/6).
