Organisasi Kerajaan Nusantara Minta Dilibatkan Mengurus Negara
RADAR NONSTOP- Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan perhatian nyata kepada keraton dan kerajaan yang keberadaannya masih ada didaerah yang tersebar di seluruh Indonesia.
MAKN menilai dalam pembangunan negara, selama ini pemerintah pusat dinilai belum memberikan peran yang lebih nyata kepada keraton maupun kerajaan yang notabene justru sudah ada sebelum negara Indonesia berdiri.
Ketua harian musyawarah agung, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Eddy Wirabhumi menegaskan, pihaknya berharap MAKN dapat bersinergi bersama pemerintah dalam penataan negara kedepan.
BERITA TERKAIT :DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025
Modus Baru Hipnotis Di Serpong Tangsel, ATM Ditukar Lalu Dikuras, Duit Belanja Emak-Emak Ludes
Kerabat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tersebut menjelaskan, harapan dapat bersinergi bersama pemerintah karena merujuk terhadap adanya amanat undang-undang.
"Makanya sekarang kita istilahnya bersinergi dengan pemerintah, karena amanat undang-undang seperti itu. Dalam undang-undang pemerintahan daerah diwajibkan untuk menjaga nilai-nilai tradisi," terang KPH Eddy Wirabhumi, saat menggelar konferensi pers di Swiss Bellhotel, Intermark, Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (29/1/2020) malam.
Menurut KPH Eddy Wirabhumi, apabila pemerintah pusat ingin berjati diri didalam kebudayaan, pihaknya sangat berharap kepada pemerintah pusat agar dapat merangkul keturunan-keturunan raja yang terdahulu.
Pasalnya, keturunan raja dalam hal ini keraton maupun kerajaannya masih ada dapat menjadi pusat-pusat pelestarian budaya untuk membangun negara di bidang kebudayaan.
"Beliau-beliau ini komit, karena beliau juga berjuang budaya. Keturunan-keturunan dari raja-raja yang terdahulu sehingga komit untuk tetap menjaga tegak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mestinya beliau-beliau yang memang pusat-pusat pelestarian budaya ini harus diajak kembali untuk membangun negara, setidaknya di bidang kebudayaan," jelasnya.
Disisi lain, KPH Eddy Wirabhumi menjelaskan, selain keberadaan keraton maupun kerajaan menjadi pusat pelestarian budaya, keberadaan keraton tersebut dinilai punya potensi luar biasa dari sumber daya alamnya di wilayah masing-masing.
Penilaian potensi sumber daya alam tersebut, kata KPH Eddy Wirabhumi, berdasarkan riset-riset yang pernah dilakukan. Pihaknya ingin Indonesia mandiri dibidang ekonomi dan juga harus mandiri dibidang keuangan.
Dengan begitu pihaknya meyakini akan berhasil dalam memperkuat negara jika keturunan raja terdahulu dapat dirangkul untuk menata negara kedepan, apabila pemerintah pusat serius ingin mandiri dibidang ekonomi.
Informasi yang diperoleh Radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group) menyampaikan, Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) merupakan sebuah organisasi kerajaan-kerajaan yang sudah ada sebelum berdirinya negara Indonesia.
