Fraksi PSI DRPD DKI Kembalikan Dana Reses Rp752 Juta, Fraksi Lainnya?
RADAR NONSTOP - Menutup tahun 2019 ini, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta telah tuntas menyampaikan laporan penggunaan dana resesnya ke Sekretariat DPRD DKI Jakarta di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019).
Tercatat dalam kumpulan laporan tersebut, dari total fasilitas dana reses sebesar Rp2,44 miliar, Fraksi PSI Jakarta hanya menggunakan Rp1,68 miliar saja dan memastikan Rp752 juta sisanya kembali ke APBD.
“Selama reses di November, Fraksi PSI telah menemui lebih dari 11.600 warga Jakarta. Keluhan-keluhan yang disampaikan warga membuat kami makin sadar betapa rakyat sangat membutuhkan kerja nyata anggota DPRD khususnya di DKI. Kami catat semua yang menjadi keluhan warga untuk kami perjuangkan di ruang rapat tiap Komisi di DPRD DKI,” kata Ketua Fraksi PSI DKI Idris Ahmad, dalam keterangan persnya.
BERITA TERKAIT :Wakil Ketua DPRD Ungkap Kota Bekasi Darurat Kekurangan Guru
Ketua Komisi IV: Kategori Kota Bekasi Jadi Kota Layak Anak Jangan Hanya Di Atas Kertas
Selama rangkaian reses dari tanggal 4 sampai 19 November itu, delapan anggota Fraksi PSI telah menjelajah ke 102 titik lokasi di Jakarta. Banyak keluhan warga yang didapatkan. Mulai dari pelayanan birokrasi yang lambat, pelayanan BPJS kesehatan yang belum maksimal, hingga keluhan warga yang belum mendapatkan Kartu Jakarta Lansia (KJL) meski sudah didata.
Sekretariat DPRD menganggarkan Rp305 juta bagi setiap anggota DPRD. Mekanisme turunnya dana anggaran reses ini adalah DPRD memberikan dana sekitar 80 persen atau Rp224 juta di awal, kemudian sisa dana diberikan setelah anggota dewan menyerahkan laporan kegiatan resesnya. Dari total Rp2.441.085.840 yang disiapkan untuk Idris dan kawan-kawan, Fraksi PSI hanya menggunakan Rp1,68 miliar, antara lain digunakan untuk biaya tenda, kursi, sound system, konsumsi, snack, dan alat tulis.
“Sejak awal PSI sudah berkomitmen siap kerja dan siap diawasi. Begitu juga terkait dengan dana reses. Semua uang yang dianggarkan dari APBD kami pertanggungjawabkan. Jika ada sisa, kami kembalikan lagi ke APBD,” lanjut Idris.
Idris menjelaskan juga bahwa reses yang dilakukan ini terjadi bersamaan dengan pembahasan anggaran di DPRD DKI. Akibatnya, Fraksi PSI harus menyeimbangkan waktu persiapan pembahasan anggaran dan waktu reses yang berjalan sekaligus.
“Terus terang kami harus fokus menyiapkan bahan pembahasan anggaran. Kami tidak mau reses yang tidak maksimal dan akhirnya malah menghamburkan uang. Kalau ada titik reses yang sulit terlaksana karena berbenturan dengan agenda rapat, lebih baik tidak dilakukan dan dananya dikembalikan,” kata Idris.
Idris menambahkan bahwa di tengah defisit APBD yang terjadi, PSI merasa perlu melakukan penghematan anggaran. Melihat banyak kegiatan rehabilitasi sekolah dan fasilitas olahraga yang dicoret, Fraksi PSI pun perlu turut menghemat anggaran dan tidak menghabiskan dana reses yang disediakan.
“Kami tahu target pendapatan tahun ini tidak tercapai. Tahun ini defisit dan berdampak ke proyeksi APBD tahun depan. Kami harap dana reses yang Fraksi PSI kembalikan bisa membantu agar uang APBD benar-benar bisa tepat sasaran untuk masyarakat,” tutup Idris.
Reses adalah masa di mana anggota DPRD melakukan kegiatan di luar gedung DPRD dengan mengunjungi daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi warga.
Meski kegiatan reses telah selesai, Fraksi PSI DKI tetap membuka ruang selebar-lebarnya bagi warga yang ingin mengadukan permasalahannya. Warga bisa datang langsung ke kantor Fraksi PSI DKI di Gedung DPRD, lantai 4, Jalan Kebon Sirih No. 18, Gambir, Jakarta Pusat. Pengaduan masyarakat di Fraksi PSI DKI dibuka dari Senin sampai Jumat, mulai pukul 8 hingga pukul 10 pagi.
