Publik Puas Dengan Prabowo, Awas Setjen DPR Jangan Bikin Gaduh Naikin Duit Reses Lagi Ya?  

RN - Publik puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 81,5 persen. 

Sementara tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran pada periode tahun pertama sebesar 78,1. Hal ini terungkap oleh Lembaga survei Poltracking Indonesia dalam rilis hasil survei Evaluasi Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran pada Minggu (19/10/2025). 

Pengamat politik Adib Miftahul menilai, kepuasan publik karena Prabowo berani menumpas kasus korupsi. Mulai dari kasus Pertamina oplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax hingga terbongkarnya pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek hingga menyeret nama mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. 

BERITA TERKAIT :
Ngaku Staf DPR Untuk Tipu-Tipu, Pria Ini Berhasil Raup Duit Sebesar Dana Reses DPR  

---

"Riza Chalid tersangka dan Nadiem juga sudah ditahan menjadi poin dan bukti Prabowo melawan korupsi. Dan pengadaan proyek kereta cepat Whoosh jika diusut juga menjadi harapan publik pastinya," beber Adib, Senin (20/10).

Yang harus diwaspdai oleh Prabowo adalah soal kenaikan tunjangan reses di DPR RI Rp 720 juta untuk anggota dewan. "Ini harus jadi atensi Prabowo. Karena bisa memicu kemarahan publik," ungkap Adib. 

Aksi demo dan bakar-bakaran pada bulan Agustus 2025 di Jakarta dan beberapa daerah terang Adib karena publik marah dengan sikap DPR dan kenaikan anggaran. "Prabowo harus memasang kader Gerindra untuk mengawasi DPR agar tidak blunder lagi," tambah Adib. 

Soal kenaikan tunjangan para politisi Senayan sudah dibantah oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ketua Harian Gerindra ini mengakui adanya lonjakan dana reses dari Rp 400 juta menjadi Rp 702 juta karena adanya penambahan titik.

Dasco mengeklaim lonjakan itu sudah dikalkulasi Sekretariat Jenderal DPR dengan melihat penambahan indeks kegiatan dan jumlah titik.

DPR sebelumnya juga mengaku bahwa dana reses ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen), bukan oleh anggota DPR. Lucunya, per Oktober-November 2025 yang harusnya Rp 702 juta tapi ditransfer ke rekening anggota DPR Rp 756 juta. Soal Rp 756 juta dibantah DPR karena Setjen kelebihan transfer.

Program Pro Rakyat 

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid, mengatakan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 81,5 persen. 

Sementara tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran pada periode tahun pertama sebesar 78,1 persen. 

"Jadi 78,1 persen menyatakan puas, 19,3 persen yang tidak puas," kata dia saat menyampaikan hasil survei secara daring, Minggu (20/10).

Ia menjelaskan, faktor yang menjelaskan penilaian tersebut dikarenakan karakter kepemimpinan dan program-program Prabowo-Gibran menyentuh langsung kepada publik. Mayoritas responden yang mengatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran menyatakan dua sosok itu memiliki kepemimpinan yang tegas dan berwibawa.  

Selain itu, sejumlah program bantuan pemerintah sejauh ini dinilai publik tepat sasaran. Tak hanya itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga memberikan dampak kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran.  

Hanta menyebutkan, hal lain yang menjelaskan tingkat kepuasan itu adalah kepuasan publik terhadap berbagai bidang di pemerintahan, yaitu bidang Pendidikan (79,0 persen), bidang kesehatan (76,6 persen), bidang pertahanan dan keamanan (75,5 persen), serta bidang sosial budaya (74,9 persen). 

Meski begitu, ia menilai, masih ada tiga bidang yang mesti dijadikan atensi bagi Prabowo-Gibran dalam momentum setahun pertama yang harus terus diperbaiki. Tiga bidang itu adalah hukum dan pemberantasan Korupsi (68,2 persen), politik dan stabilitas nasional (65,7 persen), dan ekonomi (57,4 persen).

Survei itu dilakukan dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Pengambilan data lapangan dilakukan pada tanggal 3-10 Oktober 2025. 

Sampel pada survei ini adalah 1.220 responden dengan margin of error +/-2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Klaster survei menjangkau 38 provinsi di seluruh Indonesia secara proporsional berdasarkan data jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2024, sedangkan stratifikasi survei ini adalah proporsi jenis kelamin pemilih. 

Keracunan Gak Ngaruh 

Maraknya isu keracunan Makan Bergizi Gratis atau MBG ternyata menjadi salah satu tingkat kepuasan program yang dilaksanakan Presiden Prabowo Subianto. Padahal beberapa pekan terakhir, keracunan merebak di mana-mana. 

Kasus keracunan diduga ada yang menggoreng-goreng. Bahkan Presiden Prabowo Subianto mengatakan, kalau kasus keracunan hanya sebagian kecil tapi manfaat untuk anak bangsa sangat besar. 

Prabowo menyebut angka keracunan MBG sebanyak 8.000 orang. Ia mengatakan angka korban keracunan itu hanya sekitar 0,0007 persen dari 1,4 miliar porsi yang telah dibagikan.

"1,4 miliar porsi yang sudah dibagikan, yang keracunan makan 8.000 kurang lebih," ucap Prabowo di Sidang Senat Terbuka UKRI, Sabtu (18/10).

Ia pun mengatakan dalam pendekatan sains, angka keracunan itu masih dalam tahap yang disebut Prabowo sebagai coridor of error.

"Kita mau zero error, zero defect walaupun sangat sulit tapi kita harus," ujar dia.

Prabowo menyatakan telah memerintahkan seluruh SPPG untuk memiliki alat-alat terbaik di dapurnya. Ia memerintahkan mereka untuk tetap menjaga higienitas dapur MBG.

Lalu, ia juga meminta para guru di sekolah untuk senantiasa mengingatkan anak-anak di sekolah untuk menjaga kebersihan selama proses menyantap MBG.

"Anak-anak sebelum makan cuci tangan yang benar. Kalau perlu harus diajarkan bagaimana makan dengan sendok," ucapnya.