RN - Kenaikan anggaran reses DPR RI dinilai akal-akalan para politisi Senayan. Netizen di media sosial sudah gaduh.
Banyak yang menulis kecewa dengan sikap DPR. Bahkan dana reses naik juga menjadi sorotan media asing.
"Gak ada kapoknya nih, bisa kaya nepal nih," ungkap netizen di X.
BERITA TERKAIT :Netizen lainnya menyebut, DPR seperti tidak lagi peduli dengan nasib rakyat yang lagi susah. "Kusut ini, tolong Pak Prabowo benahi itu politisi," ungkapnya.
Gaduhnya tunjangan reses membuat anggota DPR balik badan. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa dana reses ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, bukan oleh anggota dewan.
Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN Eddy Soeparno meminta Sekretariat Jenderal DPR (Setjen DPR) harus menjelaskan ke publik terkait dana reses anggota dewan.
"Kalau ini saya serahkan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk bisa menjelaskan ini, karena beliau lah yang diberi tugas untuk memberi informasi satu pintu dari DPR,” kata anggota Komisi XII DPR RI itu di Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Sementara Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti tunjangan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melonjak hampir 100 persen dibandingkan periode sebelumnya. Formappi mencurigai uang ini seolah bonus tanpa perlu kerja keras.
"Kebayang banget uang masuk di rekening pribadi anggota jadi menumpuk. Uang-uang menumpuk di rekening mereka itu nyaris seperti bonus. Bonus istimewa, tanpa kerja yang pantas diapresiasi," kata Peneliti Formappi, Lucius Karus saat dikonfirmasi Republika pada Senin (13/10/2025).
"Dengan tunjangan reses sefantastis ini, kita jadi paham kenapa DPR tak menangis kehilangan Rp 50 juta per bulan dari tunjangan perumahan. Bahkan anggota yang tak punya rumah sendiri, sampai sekarang adem-adem saja setelah keputusan penghapusan tunjangan perumahan," ujar Lucius.
Lucius juga pesimistis bahwa aspirasi rakyat benar-benar serius diperjuangkan anggota DPR RI usai melaksanakan reses. "Wah kita seperti kena prank massal dari DPR," ujar Lucius.
Aplikasi Laporan
Seperti diberitakan Sufmi Dasco Ahmad mengakui adanya lonjakan dana reses dari periode sebelumya senilai Rp 400 juta menjadi Rp 702 juta pada periode saat ini.
Dasco mengeklaim lonjakan itu sudah dikalkulasi Sekretariat Jenderal DPR dengan melihat penambahan indeks kegiatan dan jumlah titik.
Menurut dia, setiap anggota DPR akan memiliki masing-masing satu akun untuk melaporkan daftar kegiatan hingga biaya atau dana yang dikeluarkan selama reses di daerah pemilihan. Seluruh data tersebut dapat diakses secara umum oleh masyarakat.
"Saya lagi uber [kejar]. Saya mau rapat lagi [bahas aplikasi reses]. Supaya nanti itu sudah bisa dimulai," kata Dasco dikutip, Selasa (14/10/2025).
Menurutnya, masyarakat bisa menguji keterbukaan anggota DPR dengan hanya mencari nama anggota tersebut pada aplikasi pelaporan reses. Selain kegiatan dan biaya, aplikasi ini juga akan mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Termasuk jika berkaitan dengan kerja para mitra DPR di komisi. “Kalau misalnya ada keluhan soal listrik, kan kemudian nanti kita bikin ke PLN. Minimal foto kita ke PLN sama surat resmi meneruskan aspirasi kita sudah unggah dong di situ,” ujar dia.