Emak-Emak Pro Jokowi Minta Agar Muhadjir Tak Dilantik Jadi Menteri Lagi

RADAR NONSTOP - Emak-emak meminta kepada Jokowi agar tidak lagi melantik Muhadjir Effendy menjadi menteri. Kaum ibu yang pilpres coblos 01 ini menuding kalau Mendikbud tak becus. 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi amburadul. Oramgtua siswa protes dengan sistem zonasi. 

Bahkan Jokowi meminta Muhadjir segera melakukan revisi sistem zonasi PPDB. "Saya mohon kepada Pak Jokowi agar itu menteri gak lagi jadi menteri," keluh Lilana (47) warga Depok, Jabar kepada wartawan, Jumat (21/6). 

Emak-emak dua anak ini saat pilpres mengaku mencoblos Jokowi. "Saya coblos Jokowi sampai bertengkar dengan saudara. Saya harap aspirasi kaum ibu ini didengar Pak Presiden," tegasnya. 

Aini Syarif warga Surabaya, Jatim juga kesal dengan sistem zonasi. "Lha ini pendaftaran paling parah lho. Aku ini fans Pak Jokowi, kalau menteri begini bagusnya ya tidak lagi toh," kecamnya. 

Kemendikbud sudah merevisi sistem zonasi. Misalnya kuota jalur prestasi yang semula hanya 5 persen, direvisi bisa menjadi 15 persen.

"Kita longgarkan dalam bentuk interval antara 5 sampai 15 persen," kata Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Revisi PPDB zonasi ini dilakukan setelah ada perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi, kata Muhadjir ingin ada kelonggaran terkait kuota siswa berprestasi yang hendak sekolah lintas zonasi.

Meski demikian, dia menegaskan, jalur zonasi 15 persen tak diterapkan secara menyeluruh ke semua daerah. Kelonggaran kuota 15 persen tersebut untuk wilayah-wilayah yang 'bermasalah'.

"Untuk daerah-daerah yang pas dengan 5 persen seperti peraturan yang lama, jalan terus. Tapi untuk yang masih belum, sesuai dengan permintaan, saran, dan usul beberapa pemda yang masih ada masalah itu kemudian kita rapatkan dengan eselon 1 seluruh Kemendikbud dan kita undang juga beberapa Kepala LPMP yang zonasinya masih bermasalah dan kemudian kita putuskan bersama sesuai dengan arahan Presiden supaya dilonggarkan itu maka kita naikkan,' paparnya.

Muhadjir menyebut, salah satu wilayah yang kontroversi terkait PPDB zonasi ini yakni Jawa Timur. Dia mengaku sudah melakukan komunikasi dengan beberapa kepala daerah seperti Gubernur Jatim, Gubernur Jateng, hingga Gubernur Jabar untuk memutuskan kelonggaran kuota prestasi seperti yang diminta Jokowi.

"Itu sesuai dengan aspirasi dan saran dari beberapa Kepala Daerah. Diskusi saya dengan ibu Gubernur Jatim Khofifah, juga berdasarkan pembicaraan dengan Gubernur Jateng Pak Ganjar. Saya juga sempat telepon dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Kemudian kita ambil keputusan itu. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden," katanya.

Aturan sistem zonasi PPDB 2019 merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018. Regulasi ini mengatur tiga jalur proses PPDB, yaitu zonasi (kuota minimal 90 persen), prestasi (kuota maksimal 5 persen), dan jalur perpindahan domisili orangtua (kuota maksimal 5 persen). 

Muhadjir mengatakan, revisi PPDB zonasi sudah ditandatangani. Kelonggaran kuota jalur prestasi bisa menjadi 15 persen saat ini sudah berlaku.

"Begitu saya mendapatkan perintah beliau (Presiden) saya rapatkan koordinasi dengan Menkopolhukam. Malam itu sudah. Dan sekarang sedang diproses dan sudah bisa berlaku," katanya.