RADAR NONSTOP - DPRD DKI Jakarta berjanji akan terus mengejar pengusaha atau pengembang yang memiliki tanggungan atau utang berupa fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).
Untuk diketahui, Fasos fasum menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan keuangan Pemprov DKI.
"Kami akan ‘paksa’ Pemprov untuk terus mengejar para pengembang nakal yang hingga saat ini belum menyerahkan fasos fasum,” tegas Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, saat berbincang santai di Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (9/6/2019) dini hari.
BERITA TERKAIT :Kelurahan Dapat Dana Jumbo, DPRD DKI Ngeri Lurah Banyak Masuk Bui
Banjir Jakarta Gak Ada Obatnya, Butuh Gubernur Radikal Atau 1/2 Gila
Menurut Taufik, persoalan fasos fasum di DKI Jakarta sudah sangat parah. Padahal, jika ada good will dari eksekutif, penagihan fasos fasum itu hal yang sangat mudah.
“Barangnya jelas kok, orangnya juga jelas, teroris aja bisa ditangkap, masa ia pengembang yang keberadaannya jelas dan terang begitu nggak bisa ditangkap,” jelas Taufik.
Konon, ungkap M Taufik, data yang dia pegang menyebutkan, ada beberapa fasos fasum dibeli oleh SKPD. “Nanti akan kita ungkap semuanya ke publik, kasusnya ini mirip kayak kasus lahan Cengkareng, lahan milik Pemprov dibeli lagi sama Pemprov, kan gila itu namanya,” tandasnya dengan nada geram.
