Pindah Ibukota Butuh Rp 466 T, Lebih Bagus Duitnya Buat Angkat Honorer Jadi PNS
RADAR NONSTOP - Pemindahan ibukota bakal menelan dana jumbo. Diperkirakan dana itu sebesar Rp 466 triliun.
Bukan hanya duit, pemindahan juga belum membuktikan suatu daerah di luar pulau Jawa mampu dan siap menjadi ibukota.
"Lebih bagus duitnya buat angkat honorer jadi PNS. Ada puluhan ribu guru nasibnya gak jelas," tegas seorang honorer guru SD yang namanya enggan disebutkan kepada wartawan, Sabtu (8/6).
BERITA TERKAIT :Jakarta Masih Ibu Kota, IKN Masih Berantakan?
Gaji Guru Honorer Cuma 250 Ribu Per Bulan, Adik Kandung Prabowo Janji Dongkrak
Guru harusnya diperhatikan karena sebagai pencetak SDM. "Kalau masyarakat tidak siap secara kualitas pendidikan pastinya penduduk lokal akan tersingkir dan jadi penonton juga," aku honorer yang sudah 10 tahun ini.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah membuat kajian. Dalam kajian dibutuhkan Rp 466 triliun dan ini didapatkan dari tiga skema pembiayaan untuk ibukota baru, yaitu APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan swasta.
Kawasan Ibu Kota ini nantinya terbagi dalam tiga komponen. Pertama, fungsi utama, yang terdiri dari gedung legislatif, gedung eksekutif, gedung yudikatif, Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI
Komponen pertama ini akan dibangun dengan anggaran Rp 32,7 triliun. Di mana khusus untuk pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI akan bersumber dari APBN.
Komponen kedua, kawasan ibukota ini terdiri dari rumah dinas, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun total anggaran pembangunan sebesar Rp 265,1 triiliun. Mengenai sumber pendanaan, dalam komponen ini tidak ada yang berasal dari APBN, semua akan berkonsep KPBU dan murni swasta.
Kemudian komponen ketiga, yaitu merupakan fungsi pendukung. Kawasan pendukung ini terdiri dari sarana dan prasaran (jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolahan limbah; sarana olah raga), ruang terbuka hijau.
Kawasan pendukung ini akan dibangun dengan anggaran Rp 160,2 triliun. Adapun untuk fasilitas sarana dan prasarana dibangun dengan skema KPBU dan ruang terbuka hijau dibangun dengan APBN.
Terakhir, pemerintah tetap menganggarkan untuk pengadaan lahan. Hanya saja, anggaran untuk ini tidaklah besar, hanya Rp 8 triliun.
