Usulan Honor Profesi Guru Honorer Gak Disetujui DPR, Kemendikdasmen Ngaku Cuma Dapat Rp 400 Miliar
RN - Ribuan guru honorer atau non ASN bakal gigit jari. Sebab usulan anggaran tambahan untuk guru terkait honor profesi dan duit insentif untuk guru non ASN disetujui DPR.
DPR hanya menyetujui tammbahan anggaran Kemendikdasmen Rp 400 miliar dari pagu sebelumnya. Dan usulan tambahan Rp 52,9 triliun kena coret.
Diketahui, Komisi X DPR RI hanya menyepakati alokasi final anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk 2026 sebesar Rp 55,4 triliun . Kemendikdasmen mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 400 miliar dari pagu sebelumnya.
BERITA TERKAIT :Reformasi Polri Yang Sudah Disetujui Prabowo Dan Isu Pergantian Kapolri?
Mendikdasmen Abdul Mu'ti mulanya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 52,9 triliun. Namun, berdasarkan Rapat Panja belanja pemerintah pusat pada 11 September 2025, tambahan anggaran yang disetujui hanya di angka Rp 400 miliar.
"Berdasarkan rapat panja belanja pemerintah pusat pada 11 September 2025 Kemendikdasmen mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 400 M sehingga total anggaran Kemendikdasmen menjadi Rp 55,4 triliun," kata Mu'ti dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
Mu'ti mengatakan Kemendikdasmen awalnya mengusulkan tambahan anggaran Rp 52,9 triliun. Dengan direalisasikan Rp 400 miliar, maka masih memerlukan tambahan sebesar Rp 52,5 triliun.
"Dengan demikian, dari usulan tambahan anggaran yang kami sampaikan pada Raker lalu sebesar Rp 52,9 triliun, dengan dipenuhi sebanyak Rp 400 miliar, kami masih memerlukan tambahan sebesar Rp 52,5 triliun," ucapnya.
Mu'ti mengatakan, sejumlah program yang belum bisa terpenuhi lantaran tambahan tersebut. Di antaranya, terkait perluasan jangkauan Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang TK hingga tambahan tunjangan profesi dan insentif guru non ASN.
"Mohon maaf kami sampaikan penjelasan tambahan pada paparan tayang dari bahan yang telah diterima Bapak dan Ibu sekalian. Beberapa usulan penting yang belum terdanai antara lain, perluasan jangkauan PIP jenjang TK dan penyesuaian satuan biaya jenjang SD dan SMP, kebutuhan tambahan tunjangan profesi dan insentif guru non ASN, program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dan pemenuhan peralatan pendidikan," kata Mu'ti.
"Pelatihan dan uji kompetensi guru, program-program kebahasaan dan kesastraan, penanganan anak tidak sekolah, penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan khusus penjaminan mutu talenta pendidikan karakter dan lainnya," sambungnya.
Gaji Guru Minus
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengatakan tambahan anggaran yang disepakati untuk Kemendikdasmen sebesar Rp 400 miliar.
Dengan demikian pagu definitif atau alokasi final Kemendikdasmen untuk 2026 menjadi Rp 55,4 triliun. "Komisi X DPR RI menyetujui pagu definitif Kemendikdasmen tahun anggaran 2026 sebesar Rp 55,4 triliun," kata Hetifah.
Ucapan Hetifah Sjaifudian seperti menutup peluang tambahan anggaran yang dimminta oleh Kemendikdasmen.
Walau belum ada angka pasti jumlah guru honorer non-ASN tahun 2025, namun pada tahun 2022 tercatat sekitar 704.503 guru honorer dari data Kemendikbud.
Sementara itu, total data non-ASN pada tahun 2022 mencapai 2.355.092 orang, namun jumlah ini terus berkurang karena beberapa di antaranya telah diterima menjadi ASN.
Diketahui saat ini jumlah guru honorer non-ASN yang mendapatkan bantuan insentif pada tahun 2025 adalah 341.248 orang. Jumlah ini meningkat signifikan dari sekitar 67.000 guru pada tahun sebelumnya.
Meskipun nominal bantuan mengalami penyesuaian menjadi Rp 2.100.000 per tahun untuk guru formal dan Rp 2.400.000 per tahun untuk guru PAUD, yang
