Gaji Guru Honorer Jakarta Cuma 200 Ribu, PPSU Dan PJLP Rp 4,6 Juta

RN - Nasib guru honorer di Jakarta memang tragis. Bayangkan seorang guru hanya dapat Rp 200 ribu sampai dengan Rp 700 ribu sebulan.

Sementara PJLP dan PPSU Rp 4,6 juta sebulan. "Bagaimana SDM mau bagus sementara guru masih seperti ini? Ada yang digaji 200 ribu, 700 ribu, sementara PJLP, PPSU, mereka dapat Rp 4,6 juta. Kan lucu," tegas Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak. 

Selasa (23/7), Komisi E DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan (Disdik) terkait kebijakan pembersihan atau cleansing yang dilakukan terhadap guru honorer. 

Dalam rapat itu, Komisi E DPRD meminta Disdik DKI Jakarta menjadikan seluruh guru honorer sebagai tenaga pendidik melalui mekanisme Kontrak Kerja Individu (KKI).

Jhonny mengatakan, Disdik telah memiliki rencana untuk merekrut 1.700 guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui KKI pada Agustus 2024. Namun, jumlah guru honorer itu di DKI Jakarta saat ini mencapai lebih 4.000 orang.

"Kenapa tidak 4.000 sekian itu langsung kita terima? Dana? PJLP kita banyak sekali jumlahnya. PPSU mereka dapat 4 juta sekian. Kenapa tidak kita dahulukan guru?" kata Jhonny saat rapat di Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Menurut dia, Jakarta memiliki alokasi APBD yang sangat besar setiap tahunnya. Angkanya adalah sekitar Rp82 triliun. "Inikan sama saja Disdik menyedot darah guru," sindir politisi PDIP ini.

Disdik Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan perekrutan tenaga pendidik melalui mekanisme KKI sebanyak 1.700 orang pada Agustus 2024. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti kebijakan cleansing yang dilakukan. 

Perekrutan tenaga pendidik itu akan dikhususkan terhadap guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing. Sementara sisa guru honorer yang belum masuk pada Agustus 2024, akan direkrut pada 2025.

Untuk sementara, sebanyak 141 guru honorer putus kerja di DKI Jakarta, telah mengajar kembali di sekolah masing-masing dan nantinya akan disebar ke institusi yang membutuhkan.

"Mereka (yang sempat diputus), hari ini sudah mulai masuk," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin saat rapat kerja dengan Komisi E DPRD Provinsi DKI di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Budi mengatakan, setelah berunding dan berdiskusi dengan guru yang terdampak tersebut, kemudian disepakati bahwa mereka kemudian dikembalikan lagi ke sekolah masing-masing. Ia menyatakan, bahwa mereka sudah kembali mulai Selasa ini dan mengajar sesuai dengan tugasnya. Pengembalian para guru tersebut setelah mendengarkan berbagi masukan.

"Yang 141, kami jamin sudah aman yang penting membuat tenang mereka dan nyaman mereka terlebih dahulu," katanya.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya berjanji kalau 4.000 guru honorer tersebut akan diproses untuk direkomendasikan mendapatkan data pokok pendidikan atau Dapodik.

“Dalam pertemuan dengan kepala sekolah se-DKI Jakarta, kami menyampaikan bahwa 4.000 guru honorer tersebut akan diproses untuk direkomendasikan mendapatkan Dapodik,” ujar Heru.

Ia mengingatkan, jumlah 4.000 guru honorer tersebut tidak bisa bertambah lagi karena pendataan sudah selesai dilakukan pada Desember 2023. Angka tersebut sudah termasuk di dalamnya 107 guru yang terkena penataan. 

Oleh karena itu, kepala sekolah tidak boleh merekrut guru honorer baru tanpa seizin Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta.

“Namun, data itu harus ada cut off date-nya. Tadi kami sepakat dengan kepala sekolah, bahwa cut off date-nya pada Desember 2023. Itulah yang kita dorong untuk mereka mendapatkan haknya, yaitu rekomendasi Dapodik,” ujarnya.