4 Ketua Parpol Laporkan Betty KPU ke DKPP dan Bawaslu
RADAR NONSTOP - Empat dari delapan ketua partai politik (parpol) DKI Jakarta laporkan Betty Epsilon (Ketua KPU DKI) ke DKPP dan Bawaslu.
Betty dilaporkan terkait carut marut Pilpres dan Pileg di Jakarta. Diketahui, ada delapan parpol yang menolak menandatangani hasil rekapitulasi yang digelar KPU Jakarta.
Delapan parpol tersebut adalah Partai Gerindra, Hanura, PPP, Perindo, PKB, Golkar,Nasdem dan Berkarya. Selanjutnya partai - partai politik ini menamakan diri Koalisi Bidakara.
BERITA TERKAIT :Mendekati Pencoblosan, DPRD Kota Bekasi Ingatkan KPU dan Bawaslu Bekerja Profesional
Kasak-Kusuk Mr A Dongkel Kursi Wali Kota Jakpus
Kuasa Hukum Koalisi Bidakara, Yupen Hadi mengungkapkan, pelaporan ke DKPP dan Bawaslu. Agar ada sanksi terhadap para penyelenggara pemilu 2019. Rencananya ketua KPU RI dan tingkat kota pun tidak luput dari pelaporan tersebut.
"Total ada delapan partai yang menolak untuk tandatangan. Namun yang sudah memberikan surat kuasa pada saya, sudah ada empat ketua partai, yakni Pak Sangaji (Ketua DPD Hanura DKI), M Taufik (Ketua DPD Gerindra DKI), Abdul Aziz (Ketua DPW PPP) dan Sahrianta Tarigan (Ketua DPW Perindo DKI). Empat ketua partai lainya kemungkinan akan menyusul untuk mendatangani surat kuasa tersebut," ujar Yupen Hadi dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (18/5).
Menurutnya, buntut dari carut-marut pelaksanaan pileg di Jakarta hilangnya potensi kursi dari masing-masing partai.
Apalagi kuat dugaan terjadi penggelembungan dan penggeseran suara dalam penghitungan di tiap tingkatan.
"Gerindra menolak seluruh hasil pleno rekapitulasi pilpres dan pileg disemua tingkatan. Kita menduga adanya penggelembungan suara dan kecurangan lainya dalam pelaksanaan pemilu dan pilpres 2019. Gerindra menemukan 4000 suara hilang di Jakut. Dan itu berpotensi pada wilayah lainnya. Gerindra akan melanjutkan persoalan hilangnya suara hingga ketingkatan MK," ujar wakil ketua DPD Gerindra DKI, Sulhi.
Ketua OKK DPD Gerindra DKI, Syarief memprediksi potensi kehilangan suara Gerindra yang cukup besar dari sejumlah persoalan yang ada dalam pelaksanan pileg 2019.
Dari hitungan internal partainya, Gerindra memiliki potensi mendapatkan 30 kursi di DPRD DKI."Kalau tahapan dilakukan akuntabel dan transparan. Gerindra berpotensi mendapatkan 30 kursi DPRD DKI," tukas Sekretaris Komisi A DPRD DKI ini.
