RADAR NONSTOP - Rapat pembahasan tarif MRT/LRT antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD bubar tanpa ada kata sepakat. Alasannya, pengajuan subsidi yang diajukan eksekutif terlalu tinggi.
Rapat yang di hadiri oleh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dan pihak eksekutif diantaranya MRT,LRT, Dinas Perhubungan (Dishub), BUMD, dan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menemui kendala karena subsidi yang diajukan oleh pihak eksekutif dianggap terlalu besar dan sasarannya tidak jelas.
"Subsidi yang di ajukan sangat signifikan, dan subsidi yang pemerintah berikan tidak tahu menyasar kepada siapa, apakah untuk warga Jakarta atau untuk masyarakat umum yang dari luar Jakarta padahal pajaknya berasal dari warga Jakarta," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Santoso dalam Rapat Penetapan Tarif MRT/LRT di Jakarta, Rabu (6/3/2019).
BERITA TERKAIT :Masa Tenang, Wakil Ketua DPRD DKI Wibi Minta Semua Pihak Turunkan Tensi Politik
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025
Tarif penumpang yang di ajukan oleh pihak MRT tarif MRT perpenumpang sebesar Rp34.100 dengan subsidi Rp21.659 maka per penumpang dikenai tarif sebesar Rp12.441. Hal tersebut dianggap sangat tinggi oleh DPRD Jakarta karena untuk subsidi MRT pemerintah mengeluarkan subsidi sebesar Rp672 Miliar.
Untuk tarif LRT, tarif yang diajukan sebesar Rp41.655 dengan subsidi sebesar Rp35.655 maka per penumpang hanya dikenai biaya Rp6.000. Subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk LRT sebesar Rp327 Miliar.
Santoso mengatakan belum ada rasio yang ideal untuk tarif dan subsidi yang diberikan karena pemerintah juga harus menghitung jarak penggunaan transportasi tersebut.
Biaya subsidi yang mencapai Rp1 Triliun tersebut dikarenakan adanya biaya perawatan, biaya modal, dan biaya operasional rutin hingga angkanya melonjak.
Selain permasalahan tarif dan subsidi, permasalahan lainnya adalah sasaran subsidi yang belum pasti.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Ruslan Amsyari, mengatakan belumnya kejelasan dari pihak eksekutif untuk menetapkan efektivitas dari subsidi yang dikeluarkan.
"Subsidi yang dikeluarkan harus berpihak kepada warga Jakarta," kata Ruslan.
Dalam rapat selanjutnya akan dihadirkan Komisi B sebagai bidang perekonomian DPRD DKI Jakarta.
