Adies Kadir Kena Depak Golkar Dari DPR, Apakah Ini Karma?
RN - Adies Kadir resmi didepak sebagai anggota DPR Fraksi Golkar. Keputusan itu mulai berlaku terhitung 1 September 2025.
Penonaktifan ini sebagai respons Golkar atas kemarahan publik terkait pernyataan Adies Kadir yang menilai kenaikan tunjangan fasilitas anggota DPR wajar.
"DPP Golkar resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR dari Fraksi Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025," kata Sekjen Golkar, Sarmuji, Minggu, 31 Agustus 2025.
BERITA TERKAIT :Penjarah Rumah Sri Mulyani Dibongkar Warga
DPR Dilarang Ke Luar Negeri, Macan Senayan Kini Jadi Ompong
Dalam surat keputusan yang ditandatangani Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, langkah ini dilakukan demi memperkuat disiplin dan etika anggota DPR yang ada di Senayan.
Adies Kadir sebelumnya masuk dalam daftar usulan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk segera dinonaktifkan.
Catatan redaksi, Adies Kadir menuai kritik publik setelah menyebut kenaikan tunjangan anggota DPR sebagai hal yang wajar, khususnya soal tunjangan perumahan bagi anggota DPR yang dianggarkan sebesar Rp50 juta.
Sikap Golkar ini sudah terlebih dahulu dilakukan Partai Nasdem dan PAN. hari ini, Nasdem telah menonaktifkan dua anggota DPR, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.
Sementara PAN juga menonaktifkan Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya terhitung 1 September 2025.
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan kesepakatan para ketua umum partai politik untuk mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang dinilai bermasalah.
Mulai 1 September 2025, sejumlah anggota DPR dicabut keanggotaannya oleh partai masing-masing sebagai bentuk komitmen menjaga integritas wakil rakyat.
“Saya mendapatkan laporan dari para Ketua Umum Partai Politik, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung 1 September 2025 yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” ujar Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025.
Selain itu, pimpinan DPR juga dikabarkan akan meninjau ulang sejumlah kebijakan yang selama ini menuai sorotan publik, mulai dari besaran tunjangan hingga penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.
“Para pimpinan DPR bersama ketua umum partai politik telah menyampaikan bahwa seluruh anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat,” lanjut Prabowo.
