DPR Pangkas Tunjangan Transportasi, DPRD DKI Malah Dapat Rp 21,5 Juta Per Bulan
RN - Sederet tunjangan sudah dipangkas DPR RI. Yang menarik adalah, DPR yang memangkas tunjangan transportasi tapi DPRD DKI Jakarta malah mendapatkan Rp 21,5 juta per bulan.
Selain itu, tunjangan anggota DPR meliputi tunjangan listrik hingga komunikasi intensif dipangkas.
"DPR RI memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
BERITA TERKAIT :Yang Terima Duit Demo Sudah Diendus Polisi, Petasan Dan Molotov Jadi Bukti
Dasco juga mengatakan DPR melakukan moratorium perjalanan anggota DPR ke luar negeri per 1 September 2025. Hal itu dikecualikan jika ada undangan kenegaraan.
Adapun Dasco mengatakan anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh parpol tak akan dibayarkan hak-haknya. Pimpinan DPR juga akan menindaklanjuti penonaktifan anggota Dewan yang telah dilakukan parpol melalui mahkamah partai.
Sejumlah aktivis hingga influencer sebelumnya menyerahkan tuntutan rakyat 17+8 ke DPR. Parlemen diminta membuktikan seluruh tuntutan masyarakat sipil secara konkret.
Penyerahan tuntutan 17+8 diterima oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka. Saat menerima, Andre turut menandatangani surat serah terima 17+8 tuntutan tersebut.
Sebelum diserahkan ke DPR, tuntutan rakyat 17+8 ini viral di media sosial (medsos), disampaikan oleh sejumlah aktivis hingga influencer Tanah Air. Tuntutan rakyat 17+8 ini diunggah oleh influencer Jerome Polin hingga Salsa Erwina Hutagalung. Unggahan ini ramai-ramai di-repost oleh warganet.
