Polda Metro Jaya: Anggota FBR, GRIB Jaya Dan Karang Taruna Pungli Pedagang Kembangan Jakbar

RN - Operasi Berantas Jaya 2025 di Jakarta Barat digeber. Puluhan orang ditangkap. 

Mereka yang ditangkap dengan tuduhan dugaan melakukan pengutan liar alias pungli kepada pedagang di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menyebut ada 22 orang yang merupakan anggota ormas FBR, GRIB Jaya, hingga karang taruna ditangkap. 

BERITA TERKAIT :
Tanah Abang Banyak Tukang Palak, Bakal Dibasmi Polres 

---

Penangkapan puluhan orang itu dilakukan oleh aparat kepolisian, TNI, hingga Satpol PP dalam rangka Operasi Berantas Jaya 2025.

"Dimulai dari kegiatan surveillance, kemudian penyelidikan, didapatkanlah ada 22 orang yang melakukan aksi preman. Bentuknya apa? Bentuknya adalah melakukan pungutan liar," beber Kombes Ade Ary Syam Indradi.

Ade Ary menerangkan dalam aksi pungli itu, para pelaku memungut uang bulangan dengan dalih uang pangkal. Ada pula yang memungutnya secara harian dengan dalih uang kebersihan ataupun uang listrik.

"(Jumlah yang dipatok beragam ada) Rp1 juta, kemudian uang listrik Rp10 ribu, uang bulanan Rp350 ribu, dan Rp400 ribu," ujarnya.

Ade Ary menyebut saat ini penyidik akan mendalami lebih lanjut terkait aksi pemalakan atau pungli yang mereka lakukan. Termasuk, mendalami apakah ada perintah untuk melakukan aksi pungli tersebut.

"Ya tentunya lagi akan dilakukan pendalaman ya, dilakukan pendalaman, apakah dia bergerak sendiri, apakah secara kelompok dan lain sebagainya, tergantung nanti fakta yang ditemukan ya, kami tidak bisa berandai-andai, ini baru diamankan hari ini, nanti selanjutnya akan dilakukan pendalaman," ujarnya.

Sebelumnya, Mabes Polri menggelar operasi Kepolisian secara serentak di seluruh jajaran wilayah terkait pemberantasan aksi premanisme.

Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut operasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram nomor STR/1081/IV/OPS.1.3./2025 yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia.

Ia mengatakan kegiatan yang dimulai sejak 1 Mei kemarin itu bakal berfokus pada praktik-praktik premanisme yang semakin meresahkan masyarakat serta mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.

"Operasi dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum yang didukung kegiatan intelijen, preemtif, dan preventif," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5).