JARI’98 Soroti Pembubaran Ormas dan Pemberantasan Premanisme

RN - Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia Sembilan Delapan (JARI’98), Willy Prakarsa geleng - geleng kepala.

Tokoh aktivis reformasi 98 ini tak habis pikir dengan prilaku Presiden soal intruksi Pembubaran Ormas dan Pemberantasan Premanisme dengan alasan mengganggu iklim investasi.

“Presiden itu gunakan Konsultan Politik, Konsultan Hukum, Konsultan Ekonomi, Konsultan Budaya darimana? Progress 6 bulan pemerintahannya belum terlihat jelas di tengah ekonomi nasional, yang saat ini justru makin terpuruk dan lumpuh, PHK dimana-mana, lapangan kerja makin susah dan tertutup,” ujar Willy Prakarsa, Selasa (27/5/2025).

BERITA TERKAIT :
Lahan BMKG Tangsel, Ini Cerita Pedagang Hewan Kurban Bayar Koordinasi RT, RW Hingga Lurah Rp 22 Juta?

---

Seharusnya, saran Willy, Presiden lakukan langkah bijak, ciptakan rekonsiliasi nasional, bukan malah menciptakan cipta kondisi lantaran panik di tengahh ketidakberdayaan menghadapi tuntutan ekonomi global sehingga harga sembako naik, tarif Tol naik, BBM naik, tarif dasar listrik naik, biaya pendidikan swasta naik, biaya rumah sakit naik, dan lain-lain.

“Katanya setia terhadap UUD 1945 dan Pancasila, Apakah tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila soal Pembubaran Ormas dan Pemberantasan Premanisme yang katanya mengganggu iklim investasi”.

“Kenapa Ormas dan Preman dijadikan alasan ketidakmampuan pemerintah menarik investor? Harusnya Presiden intruksikan jajaran Kemendagri memberi pemahaman dan pembinaan, berupa sosialisasi kepada semua Ormas - Ormas yang ada di Indonesia,” jelas Willy Prakarsa.

Selanjutnya, imbuh Willy, setelah melakukan pembinaan dan sosialisasi, pemerintah sediakan dan ciptakan lapangan kerja, permudah rekrutmen karyawan. 

“Kalau itu dilakukan oleh pemerintah, maka  100  bahkan 1000 persen, saya jamin tidak akan ada yang namanya premanisme di Indonesia,” cetus Willy.

Selain itu, menurut Willy Prakarsa,  pembubaran Ormas itu pelanggaran HAM, bertentangan dengan UUD 1945 yang seharusnya dipelihara oleh negara dan sangat tidak Pancasilaisme sesuai sila ke-2 (Kemanusian yang adil dan beradab), sebab tidak semua Ormas melakukan tindakan premanisme.

Willy juga menyayangkan alasan pemerintah membubarkan Ormas dan Preman karena dianggap mengganggu iklim investasi. 

“Yang mau investasi di Indonesia itu negara  mana, yang diganggu Ormas dan Preman? Sebagai aktivis umumnya tahu dibalik Pembubaran Ormas dan Pemberantasan Premanisme itu isinya adalah ‘Diberlakukan Darurat Sipil’, itu bagus sebagai langkah Preventif Presiden agar tidak menimbulkan gejolak dan keresahan seperti peristiwa tragedi 1998 atau terjadinya Revolusi Sosial,” beber Willy.

Lagi pula sangat tidak manusiawi dan beretika lakukan pembubaran Ormas dan Preman, mereka itu adalah pemilih Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu.

“Usul saya dan kawan - kawan dari JARI’98 dan JABRIG yang mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu pada Presiden, lebih baik sikat dan berantas oligarki capital di lingkaran kekuasaan. Gunakan dana yang katanya ada di  DANANTARA serta dana yang ada di Kemenhan karena tidak terpotong efisiensi anggaran buat modal usaha dan ciptakan lapangan kerja biar tidak semakin subur maraknya premanisme,” terang Willy panjang lebar.

Seterusnya Willy menyampaikan rasa prihatin JARI’98 dan JABRIG kepada TNI dan Polri yang jadi bantalan kebijakan Presiden dengan adanya program Ketahanan Pangan. 

“Harusnya itu kan ranahnya Menteri Pertanian, bukan wilayahnya TNI/Polri dan instansi lain. Kemudian, usul kami, jangan manjakan Parpol dengan penambahan anggaran. Semua yang terjadi saat ini karena ulah elit politik, pra dan pasca Indonesia Merdeka 17  Agustus 1945. Mana bukti dan bakti Parpol buat NKRI? Ayo bapak Presiden yang terhormat, segera ciptakan rekonsiliasi nasional, biar Indonesia aman dan nyaman,” pungkas Willy Prakarsa.