Ormas Gaya Premanisme, Bima Arya Minta Kepala Daerah Berani Melawan

RN - Maraknya aksi premanisme dan ormas-ormas bikin gaduh membuat banyak pihak resah. Wakil Menteri dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya meminta meminta agar kepala daerah hingga Polda tak segan untuk bersikap tegas terhadap ormas. 

Apalagi kata Bima, ormas tersebut bikin rusuh. Dia meminta kepala daerah berkoordinasi dengan Forkopimda, Kapolres, hingga militer setempat. 

Mantan Wali Kota Bogor ini menyatakan, pemerintah harus memastikan tak ada ormas yang bertindak semena-mena.

BERITA TERKAIT :
Kota Depok Surganya Preman, Jaga Tanah Kosong Hingga Palak Pedagang

---

"Kami minta kepala daerah berkoordinasi dengan Forkopimda, dengan Kapolres, Dandim, Kajari semua untuk memastikan langkah-langkah hukum, tidak ada pembiaran bagi ormas ormas yang melanggar hukum," kata Bima di kompleks parlemen, Senin (5/5).

Bima tak menampik bahwa pihaknya turut menerima aduan soal aksi premanisme yang dilakukan ormas. Namun, dia enggan menyebutkan nama ormas tersebut.

"Ada, ada, ya kita tidak bisa bilang banyak atau tidak, tapi ada laporan itu," katanya.

Bima menilai ormas sejatinya merupakan aset bagi negara jika dibina dengan benar. Meski dia tak menampik keberadaan ormas juga bisa kontraproduktif.

Menurut Bima, Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah meminta jajaran di bawahnya untuk mengkaji peluang merevisi UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

"Memang Pak Menteri meminta agar ini dikaji sejauh mana apakah akan ada perubahan revisi di situ," kata Bima.

Meski begitu, Bima berpandangan UU Ormas saat ini telah memiliki cukup landasan untuk melakukan evaluasi. Terutama mengenai kewenangan pemerintah menindak ormas mulai dari teguran hingga pembubaran.

Wacana RUU Ormas mencuat usai didesak sejumlah pihak atas aksi premanisme berkedok ormas di sejumlah wilayah menjelang Idulfitri 2025. Teranyar, aksi ormas di Depok juga menuai sorotan usai membakar mobil polisi saat menangkap salah satu pimpinan mereka atas tuduhan kepemilikan senjata api.

Merespons itu, Mendagri Tito mengamini sejumlah insiden yang melibatkan ormas. Dia mendukung pengawasan ketat terhadap Ormas, salah satunya audit keuangan. Menurut dia, setiap undang-undang bersifat dinamis bergantung pada kondisi di tengah masyarakat. Begitu pula perubahan pada ormas sejak Orde Baru.