Mercy DKI Solid Dukung Lima Pansus untuk Jakarta Lebih Baik

RN - Partai Demokrat DKI Jakarta solid  mendukung lima pansus (panitia khusus) yang dibentuk DPRD.

Pansus tersebut dibentuk untuk menyelami berbagai persoalan Ibu Kota yang tak kunjung selesai, mulai dari parkir liar, utilitas semrawut, hingga pengelolaan aset daerah yang terbengkalai.

“Semua anggota kami di DPRD mendukung penuh dibentuknya pansus tersebut. Dukungan ini bukan sekedar formalitas, kami ingin melahirkan produk legislasi yang konkret, terutama dalam persoalan-persoalan klasik Jakarta," kata Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, Senin (14/4/2025).

BERITA TERKAIT :
Pungli Berjamaah KIR Sudin Perhubungan Jakpus, DPRD DKI Minta Prmaono Tegas  

---

Ronny Bara Pratama, Eks Caleg DPRD DKI Jakarta Keseret Kasus Suap MA

---

Dijelaskannya, pembentukan pansus itu sebagai bentuk keseriusan legislatif dalam mendorong perubahan yang nyata, bukan sekadar wacana musiman.

Menurut dia, sorotan tajam tertuju pada Pansus Raperda Jaringan Utilitas. Penataan kabel dan utilitas bawah tanah selama ini dinilai hanya setengah hati. Kabel menjuntai seenaknya, tiang-tiang berdiri tanpa koordinasi, dan sistem jaringan tak kunjung terintegrasi.

"Penataan utilitas bukan hanya menanam kabel ke bawah tanah. Ini soal membangun sistem yang saling terkoneksi dan tertata rapi. Kita ingin wajah Jakarta sebagai kota global benar-benar tercermin dari hal paling mendasar," ujarnya.

Ia berharap, keberadaan Pansus ini mampu mendorong sistem SJUT (Sarana Jaringan Utilitas Terpadu) yang tak hanya rapi, tapi juga mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

Masalah lain yang tak kalah pelik dibidik oleh Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah. Banyak aset milik Pemprov DKI Jakarta terbengkalai, tak terurus, bahkan menjadi beban anggaran karena tak produktif.

“Sudah saatnya pengelolaan aset dilakukan secara transparan dan berbasis teknologi. Penerapan IoT (internet of things) bisa menjadi solusi untuk memantau kondisi aset secara real-time. Ini penting agar kita bisa tahu kapan kendaraan perlu diservis atau gedung perlu diperbaiki sebelum rusak parah,” imbuh Mujiyono.

Ironisnya, menurut data Bapenda, kendaraan operasional milik Pemprov DKI justru menjadi yang paling banyak menunggak pajak. Tidak sedikit pula kendaraan dinas yang tak layak jalan, termasuk armada Transjakarta.

Sementara itu, Pansus Perparkiran akan menghadapi tantangan tak kalah kompleks: parkir liar yang sudah mengakar. Dari trotoar yang berubah fungsi, hingga pendapatan parkir yang "menghilang" entah ke mana.

“Pansus ini harus mampu menginventarisasi semua penyebab penyalahgunaan trotoar dan bahu jalan. Kita tidak bisa terus membiarkan pejalan kaki kehilangan haknya,” tegas Mujiyono.

Hal senada juga dikatakan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan, menyoroti pentingnya penegakan hukum dan sanksi tegas bagi pelanggar. 

Selain sebagai solusi jangka panjang, perbaikan sistem parkir juga diyakini bisa meningkatkan PAD. “Kalau parkir on the street dikelola dengan benar, bukan hanya tertib, tapi bisa jadi sumber pemasukan yang signifikan,” kata Johan.

Adapun Kelima Pansus yang dibentuk mencakup Pansus Raperda Jaringan Utilitas, Pansus Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pansus Perparkiran, Pansus Raperda Kawasan Tanpa Rokok, dan Pansus Raperda Penyelenggaraan Pendidikan.

Fraksi Demokrat menekankan bahwa kerja Pansus harus diarahkan untuk menghadirkan solusi jangka panjang dan meningkatkan fungsi pengawasan legislatif terhadap program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga Jakarta.

"Ini kesempatan kita membuktikan bahwa dewan tidak hanya bicara, tapi bekerja. Kita harus mampu menjawab masalah lama dengan pendekatan baru yang konkret dan terukur," tandas  Johan.