Opung Luhut Tak Sekuat Dulu, Buktinya BBM Subsidi Mau Dihapus Dibantah DPR

RN - Rencana penghapusan bahan bakar minyak atau BBM dibantah DPR. Ide hapus subsidi itu dilontarkan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. 

Bantahan itu seperti memberikan sinyal kalau Opung Luhut sudah tidak sekuat dulu. Di era Jokowi, Opung disebut sebagai menteri paling super dan kuat.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Bambang Haryadi buka suara terkait wacana penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dia menegaskan, tak ada rencana penghapusan BBM bersubsidi.

BERITA TERKAIT :
Legislator Komisi B Tegaskan Subsidi Air Hanya Untuk Masyarakat Kecil

---

Menurutnya setiap perubahan terkait subsidi BBM harus mendapat persetujuan DPR. Karena BBM bersubsidi melekat di APBN

"Tidak ada wacana penghapusan subsidi, dan mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Presiden Prabowo malah menekan untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil," kata Bambang dalam keterangannya, Jumat (21/2).

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto ingin subsidi BBM lebih tepat sasaran. Ia mengakui masih ada ketidaktepatan dalam penyaluran, tetapi pemerintah akan terus memperbaikinya.

"Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran," jelasnya.

Bambang juga menegaskan bahwa Prabowo memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

"Bapak presiden bercita-cita ingin 'wong cilik podo gemuyu', jadi kami yakin Presiden akan selalu berdiri terdepan untuk melindungi rakyat kecil," jelasnya.

Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyatakan bahwa subsidi BBM kemungkinan akan dihapus dalam dua tahun ke depan, dengan skema bantuan langsung tunai (BLT) menggantikan subsidi komoditas. Namun, Bambang menilai pernyataan itu lebih kepada perbaikan skema subsidi, bukan penghapusan total.

"Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi. Tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran," ujarnya.

Ia mencontohkan bahwa dalam Rapat Kerja 2023, Komisi VII DPR dan Menteri ESDM saat itu Arifin Tasrif telah menyepakati skema bahwa BBM subsidi jenis Pertalite hanya untuk kendaraan roda dua dan angkutan umum.

"Dan solar hanya diperuntukkan kepada angkutan umum dan angkutan sembako, nelayan dan petani," katanya.

Diketahui, Luhut sebelumnya memberi sinyal bahwa tidak akan ada lagi BBM subsidi dalam dua tahun ke depan. Semua diharapkan bisa berlaku satu harga.

Luhut mengatakan ke depannya subsidi tidak akan lagi berbasis komoditas, melainkan berbasis kepada penerima berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM Solar atau apapun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi," kata Luhut seperti dilansir detikFinance, Kamis (20/2).