Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Tanya Meikarta Mangkrak, Gaya Koboi Purbaya Bikin Gerah DPR?

RN/NS | Rabu, 15 Oktober 2025
Tanya Meikarta Mangkrak, Gaya Koboi Purbaya Bikin Gerah DPR?
-

RN - DPR mulai gerah dengan gaya koboi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Para politisi Senayan itu meminta Purbaya tidak asal jeplak. 

Selasa (14/10/2025), Purbaya bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara). Dalam pertemuan itu, Purbaya mencolek Lippo Group soal pembangunan apartemen mangkrak Meikarta. 

Tapi istilah mangkarak dibantah Ara. Mantan politisi PDIP ini menyebut Lippo Group saat ini sudah membayar refund konsumen Meikarta yang tidak mendapatkan unitnya. 

BERITA TERKAIT :
Permintaan Rumah Bakal Naik, Tapi Gaji Rakyat Kapan Naiknya?

Proses refund tersebut sudah masuk tahap 2. "Sudah dua kali pembayaran oleh Lippo Pak. (Bayar apa?) Bayar orang yang sudah bayar, belum dapet unitnya, kemudian dibalikin uangnya," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Purbaya menanggapi dengan bertanya mengenai kabar Meikarta, "Meikarta ini jalan terus nggak?"

Ara menjawab Meikarta bukan proyek mangkrak. Ia mengapresiasi Bos Lippo Group James Riady yang telah melakukan refund kepada konsumen Meikarta pada Mei-September lalu untuk tahap 1 dan 2.

"Menurut saya (Meikarta) bukan proyek mangkrak. Saya udah lihat di sana, saya harus akui Pak James sebagai pengusaha punya itikad baik. Dia udah mulai bayar 2 kali, udah 2 tahap," tutur Ara.

Purbaya kembali bertanya mengenai unit yang mangkrak apakah dibangun kembali atau tidak.

"Apartemennya sudah dibangun. Tapi saya kasih pilihan. Jadi minta duit (konsumen)," jawab Ara.

Sebelumnya diberitakan, proses pengembalian dana atau refund pembelian rumah yang mangkrak milik konsumen Meikarta dibantu oleh Kementerian PKP. Hal ini merupakan langkah kementerian untuk merespon laporan BENAR-PKP, layanan pengaduan permasalahan perumahan. 

Masalah Meikarta merupakan laporan terbanyak yang masuk. Sudah ada sekitar 1.200 laporan masuk yang sebagian besarnya masih mengeluhkan soal Meikarta. 

Dalam pemberitaan sebelumnya, Marcel Martinus selaku perwakilan dari pengembang Meikarta mengatakan 38 konsumen kembali mendapatkan refund. Marcel mengatakan jika ke-38 konsumen tersebut akan mendapatkan uangnya paling lambat September 2025

"Jadi kurang lebih 1 sampai 2 bulan ke depan, sama seperti yang sudah berjalan sebelumnya," ujar Marcel.

Meski begitu, skema yang digunakan oleh Meikarta adalah titip-jual. Jadi, pihaknya akan menjual terlebih dahulu unit yang dikembalikan oleh konsumen. Setelah unitnya laku terjual, maka konsumen akan menerima uang hasil penjualan tersebut. Maka dari itu prosesnya memakan waktu sekitar 1-2 bulan.

Jika ditotal, ada 78 konsumen yang dilakukan proses refund. Dengan 40 konsumen pada tahap satu dan dua prosesnya sudah selesai, sedangkan tahap ketiga masih dalam tahap proses.

Distop Senayan 

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mewanti-wanti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa supaya memperbaiki komunikasi politik. Tak hanya itu, Misbakhun juga meminta Purbaya membangun tim ekonomi yang solid.

Menurut politikus Partai Golkar ini, Purbaya semestinya fokus pada desain ekonomi besar yang ingin dibangun untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto. 

“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain,” tutur Misbakhun, dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi DPR, Selasa, 14 Oktober 2025. 

Misbakhun menyoroti salah satu pernyataan Purbaya terkait dengan pemotongan anggaran untuk proyek makan bergizi gratis (MBG) yang tidak terserap.

Menurut Misbakhun, alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik sendiri. Anggaran MBG yang tidak terserap tidak dapat dialihkan begitu saja tanpa dibahas bersama DPR. 

“Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen,” kata Misbakhun. 

Ia menegaskan bahwa Menteri Purbaya perlu bersinergi dengan DPR. Hal ini, kata Misbakhun, supaya kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak.

#Purbaya   #Meikarta   #DPR