DPR Ketok Palu Pangkas Anggaran PU, Selamat Tinggal IKN Jokowi 

RN - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal seret. Mimpi Jokowi untuk memindahkan ibu kota terancam mandek. 

Kenapa? Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap pembangunan IKN belum ada progres karena anggaran masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dia menjelaskan blokir berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Blokir akan dibuka setelah pagu anggaran indikatif hasil efisiensi sudah disetujui Komisi V DPR.

BERITA TERKAIT :
Opung Luhut Tak Sekuat Dulu, Buktinya BBM Subsidi Mau Dihapus Dibantah DPR

---

Legislator Komisi B Tegaskan Subsidi Air Hanya Untuk Masyarakat Kecil

---

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," kata Dody tertawa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1).

Siang ini, Komisi V DPR telah menyetujui efisiensi anggaran Kementerian PU. Anggaran kementerian itu tinggal Rp29,57 triliun setelah dipangkas Rp81,38 triliun.

Setelah ini, kata Dody, dia akan melapor ke Sri Mulyani. Jika laporan sudah dilakukan, blokir anggaran Kementerian PU pun bisa kembali dibuka.

"Setelah disetujui kan ada surat khusus tuh nanti kami minta buka blokir, baru kemudian kita akan rekomposisi lagi mana yang kira-kira bisa diotak-atik untuk kemudian bisa support masyarakat luas," ujarnya.

Anggaran Kementerian PU ikut terpangkas dalam efisiensi  yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Awalnya, Kementerian PU mendapatkan anggaran Rp110,95 triliun untuk 2025.

Anggaran itu dipangkas Rp81,38 triliun. Dody menyebut sejumlah proyek infrastruktur terdampak pemotongan anggaran.