RN - Spanduk kemarahan warga terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mejeng di Jalan Cut Mutia, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (20/8/2024) malam.
Hasil pantauan, pada spanduk terdapat foto Anies Baswedan dan lambang atau logo PKS yang disilang. Di spanduk tersebut juga tertulis Abah Anies telah dikhianati Partai PKS.
"Kami kira kalian partai dakwah dan pembela rakyat. Tapi Allah SWT telah tunjukkan siapa kalian sebenarnya. Saatnya kita lawan ke dzoliman. PKS (Partai Keluarga Solo),” kata Relawan Anak Abah Anies Baswedan pada spanduk.
BERITA TERKAIT :Dedi Mulyadi Sudah 71,5 Persen, Syaikhu Gak Laku Dan PKS Lagi Anjlok
Kena Masalah, Akun Tiktok Herkos Voters Dilaporkan ke Polres Kota Bekasi
Kuat dugaan spanduk tersebut sebagai bentuk kekecewaan Relawan Anak Abah Anies Baswedan terhadap PKS yang tidak jadi mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.
Bahkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait gugatan terhadap UU Pilkada membuka peluang lebih banyak partai politik untuk mengajukan calon sendiri di Pilkada Serentak 2024, PKS tetap mengusung Ridwan Kamil-Suswono.
"Jadi kita sudah mencabut SK terdahulu yang mengusung Anies Baswedan dan kemudian diganti dengan SK terbaru yaitu kepada Ridwan Kamil," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Tangerang, Selasa (20/8/2024) siang.
Lanjut Syaikhu, terkait dengan persoalan dukungan sebelumnya terhadap Anies Baswedan bersama Muhammad Sohibul Imam secara otomatis telah gugur atas dukungannya untuk Pilgub DKI Jakarta.
"Dalam proses perjalanan waktu, karena kita kurang empat kursi kita belum mendapatkan partain lain untuk memberikan dukungan ke Anies Baswedan. Sehingga sampai 4 Agustus deadline kepada beliau tidak kunjung dapat, jadi sejak itulah kemudian kita mencabut SK dukungan kepada Anies Baswedan untuk mengalihkan kepada Ridwan Kamil," jelasnya.
Dia juga menambahkan, hingga saat ini Partai Keadilan Sejahtera masih komitmen masuk dalam Koalisi Indonesia Maju sebagaimana atas kesepakatan bersama untuk bergabung dalam koalisi tersebut.
"Keputusan yang diambil oleh PKS (masuk KIM) bukan hasil orang per orang, tetapi hasil keputusan majelis musyawarah. Dan saya sebagai Presiden PKS hanya melaksanakan saja," ungkapnya.
