Ketua PBNU Gus Yahya Curiga Adiknya Kena Bidik, PKB Sebut Itu Urusan Kemenag

RN - Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf khawatir. Dia menuding ada indikasi kepentingan pribadi di balik pembentukan panitia khusus (pansus) pelaksanaan Haji 2024 yang diinisiasi PKB.

Yahya merasa curiga salah satu tujuan pansus itu untuk menyerang PBNU, karena Kementerian Agama saat ini dipimpin adiknya, Yaqut Cholil Qoumas.

"Soal pansus haji ya. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi. Jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya," kata Gus Yahya dalam jumpa pers usai Rapat Pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7).

BERITA TERKAIT :
Nasaruddin Umar Diminta DPR Benahi Masalah Haji, Jangan Sampai Ada Jual Beli Kuota

---

Tidak Libatkan KPK, Pansus Haji DPR Mulai Lemah

---

Yahya mengatakan bakal terus memantau kelanjutan dari pansus itu. Sejauh ini dia merasa bingung tiba-tiba DPR membentuk pansus atas pelaksanaan haji 2024.

Menurut Yahya, tak ada masalah berarti selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Dia menilai DPR tidak cukup memenuhi syarat untuk membentuk pansus. Sebab, hasil pemantauan internal PBNU, pelaksanaan haji baik-baik saja.

DPR membentuk pansus untuk mendalami pelaksanaan Haji 2024 yang dinilai banyak diwarnai kejanggalan. Pansus diresmikan dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Pansus haji telah menemukan adanya dugaan masalah saat pelaksanaan ibadah haji. Bahkan pansus haji akan melibatkan KPK.

Diduga pelaksanaan haji juga ditemukan kejanggalan seperti dugaan jual beli kuota haji dan penuhnya tenda jamaah.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 dari Fraksi PKB, Marwan Dasopang, mengaku heran dengan pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang mengaitkan pembentukan Pansus Haji dengan masalah pribadi. 

Marwan menilai Gus Yahya terlalu heboh, padahal urusan permasalahan haji bukan ranah dari PBNU melainkan Kementerian Agama.

"Saya curiga kalau tokoh-tokoh ini, baik pimpinan ormas, baik para pengamat yang mencoba menggiring dalam hal politik dan kepentingan pribadi. Ngapain tuh tokoh-tokoh itu kok sibuk saja bicara-bicara begitu. Jadi curiga, mereka sebenarnya (yang) berkepentingan pribadi itu mereka. Kaitannya dengan mereka apa? Kok bicaranya begitu," kata Marwan kepada wartawan, Minggu (28/7/2024).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini menekankan Pansus Hak Angket Haji semata-mata untuk memperjuangkan keadilan bagi jemaah. 

Ia menyebut mayoritas jemaah menunggu pelaksanaan haji selama 48 tahun, sedangkan kebijakan yang dibuat Kemenag tak memprioritaskan hal tersebut.