Menteri Bappenas
Hapus Kemiskinan Nol Persen, Suharso Dicap Lagi Bikin Jebakan Batman Buat Prabowo?
RN - Menteri Bappenas Suharso Monoarfa gagap saat menyebut Indonesia menuju angka kemiskinan nol persen. Kemiskinan dan ketimpangan berkurang menjadi salah satu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) TA 2025-2045.
Tapi Suharso malah habis dicecar DPR saat rapat panitia kerja pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (2/7). Bahkan, Suharso dituding membuat jebakan batman untuk pemerintahan baru, Prabowo-Gibran.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Golkar Firman Soebagyo menuturkan cita-cita Indonesia memberantas kemiskinan nol persen boleh saja asal realistis.
BERITA TERKAIT :Era Prabowo Terbuka, Kini Kades Berani Curhat Soal Kemiskinan
Makanan Sisa Tembus Rp 500 Triliun, Orang Indonesia Doyan Pesen Banyak Tapi Gak Habis
"Pak menteri sebut cita-cita itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Itu nanti akan diukur oleh publik tentunya sebagai partai pendukung pemerintah yang kami pikirkan adalah bilamana ini tidak tercapai? Bagaimana image dari pada kepemimpinan nasional atau presiden kita,” kata Firman.
Angka kemiskinan yang disampaikan BPS untuk tahun 2024 periode Maret ini, sebesar 9,3 persen. Sehingga angka 0 persen perlu dirasionalkan bersama.
“Kira-kira bisa nggak dirasionalkan gitu jangan di nol persen, supaya kita tidak terlampau ambisius. Tadi kan Bapak memberikan contoh di India sama di Argentina kan itu juga tidak tercapai. Kenapa kita kita menggunakan desain referensi sebuah negara yang tidak berhasil dan tidak tercapai?” tanya legislator Golkar tersebut.
Dia berharap target tersebut tidak menjadi ranjau bagi pemimpin Indonesia ke depan.
"Jangan sampai ini jadi ranjau daripada pemimpin kita atau pemerintahan kita, target-target yang tidak mungkin tercapai dan dijawab. Meski tidak akan mungkin tercapai,” tutupnya.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Demokrat Achmad menuturkan bahwa kemiskinan itu ada kemiskinan ekstrem yang tidak mungkin jumlahnya dinolkan lantaran harus dipelihara negara sesuai dengan amanah UUD 1945.
"Kami yakin yang miskin ekstrem ini, tidak akan bisa diberdayakan menjadi kaya, atau mandiri tapi tetap ada jadi menuju 0 persen itu rasanya mustahil. Kenapa karena miskin ini kan relatif sifatnya,” kata Achmad.
Achmad mengatakan ada tingkat kemiskinan yang bisa diberdayakan dan dimandirikan, namun pemerintah harus memikirkan orang miskin ekstrem yang tidak bisa mandiri dan diberdayakan lagi.
