Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Suaranya Kalah Dari Golkar, Tapi PAN Minta 5 Atau 6 Kursi Menteri Ke Prabowo

RN/NS | Rabu, 22 Mei 2024
Suaranya Kalah Dari Golkar, Tapi PAN Minta 5 Atau 6 Kursi Menteri Ke Prabowo
-

RN - PAN haikul yakin akan mendapatkan jatah menteri lebih. PAN mengklaim partai paling loyal ke Prabowo-Gibran.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay yakin partai yang berlambang matahari putih itu bakal mendapatkan lebih dari empat kursi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Selama ini, kata Saleh, PAN merupakan partai yang paling loyal kepada Prabowo dalam tiga periode, termasuk dua periode di luar pemerintahan. Dia pun yakin Ketua Umum Partai Gerindra itu bakal memperhatikan loyalitas tersebut.

BERITA TERKAIT :
Mau Panjang Umur, Kelola Cemas Dan Kurangi Rokok
Alvaro Morata Ngebet Gebuk Gli Azzurri

"Kalau ada kader PAN yang menyebut empat kursi menteri, itu doa dan harapan. Akan tetapi, kalau doa jangan tanggung, jangan empat, kasih lima, enam, nah itu yang masuk akal," kata Saleh. 

Jka partainya tersebut mendapatkan lima kursi menteri, menurut dia, merupakan hal yang biasa. Namun, hal yang tidak tepat adalah jika ada partai yang sebelumnya tidak mendukung Prabowo-Gibran justru mendapatkan tiga jatah menteri.

"Kalau PAN, itu memang sudah harus dapat. Mestinya dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia, wajar kalau misalnya dapat," kata dia.

Walaupun begitu, jumlah jatah kursi menteri bagi PAN menurutnya adalah kewenangan Prabowo Subianto untuk memutuskan. Jika Prabowo belum menyebutkan jumlah kursi menteri, isu yang beredar belum tentu benar adanya.

Ia pun memastikan bahwa PAN tidak pernah menekan atau mengintervensi soal kursi menteri lantaran hal tersebut merupakan kewenangan presiden. Dengan begitu, PAN bakal berkomitmen menegakkan hak dan kedaulatan presiden terpilih.

Di samping itu, dia pun menilai bahwa adanya revisi Undang-Undang Kementerian Negara membuka peluang penambahan jumlah menteri. Bahkan, mayoritas fraksi di DPR sudah menyetujui rancangan undang-undang (RUU) tersebut.

"Nanti 'kan presiden yang akan minta, calon presiden terpilih yang minta, saya butuh orang ini dari partai ini," katanya.