Hermanto Berani Bantah Ketua DPRD DKI, Gak Bahaya Ta?
RN - Heru Hermawanto membantah data Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta ini menolak soal kawasan kumuh dekat Istana Negara.
Hermawanto meminta kepada wartawan untuk ngecek fakta di google dan foto udara.
Menurutnya, ada beberapa kriteria suatu pemukiman bisa dikatakan kumuh, seperti fisik bangunan maupun strata sosial dari penghuninya.
BERITA TERKAIT :PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
Pengamat: Orang Lama Jangan Ikut Seleksi, DPRD Harus Audit Anggaran KPID Jakarta
“Ada kumuh karena bangunan berantakan, tapi standar (bangunan) memenuhi. Nah, itu konteks saya sebagai perencana kota itu kumuh,” tegas Hermanto.
Sementara Om P sapaan akrab Prasetyo sebelumnya mengkritik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 yang tengah disusun Pemprov DKI Jakarta.
“Di Jakarta masih ada pemukiman kumuh, jaraknya cuma satu kilometer dari Istana Negara, namanya Johar dan Tanah Tinggi,” tuturnya, Rabu (24/4/2024).
Ia pun mempertanyakan pemerintah daerah yang tak hadir untuk melakukan penataan kawasan di kedua wilayah tersebut.
“Kemana pemerintah daerah? Yang malu bukan pak gubernur saja, ada saya juga di sini malu,” ucapnya.
