Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Pakai Sistem 'Like And Dislike', Pj Wali Kota Bekasi Bikin Gaduh Dan Merusak Sistem

RN/NS | Minggu, 24 Maret 2024
Pakai Sistem 'Like And Dislike', Pj Wali Kota Bekasi Bikin Gaduh Dan Merusak Sistem
Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad.
-

RN - Rencana mutasi dan rotasi di Kota Bekasi menuai polemik. Gaduh yang dilakukan oleh Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad membuat ASN tidak nyaman. 

Sebab, Gani memakai model 'Like And Dislike' atau suka tidak suka dalam menjalankan kebijakan. Harusnya mutasi berdasarkan kompeten dan kualitas. 

Istilah kebijakan model 'Like And Dislike' diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), Mulyadi kepada radarnonstop.co, Minggu (24/3/2024) malam.

BERITA TERKAIT :
Pj Wali Kota Bekasi Lemah, Gagal Lobi Tapi Jago Mempertahankan Jabatan  
Usung Purwakarta Ngahiji, Bos Maranggi H Yetti Mundur dari ASN DKI

"Jangan akhirnya menabrak berbagai peraturan perundangan-undangan dengan dalih melakukan rotasi pejabat tanpa didasari kriteria, transparansi dan tata cara yang jelas serta akuntabel yang merupakan perbuatan melanggar hukum," tegas Mulyadi.

Mulyadi mengatakan bahwa kehadiran Raden Gani memimpin di Kota Bekasi sebagai malapetaka karena dia bukan pilihan masyarakat Kota Bekasi. 

"Kita harus menerima kenyataan pahit jika proses pemilihan Pj wali kota tidak transparan, bukan pilihan rakyat. Hal ini semakin menjauhkan tata kelola pemerintahan dari asas-asas pemerintahan yang Baik," ujarnya.

Mulyadi sepakat bahwa pergeseran pegawai jika memang diperlukan harus dilaksanakan, dengan catatan ditujukan untuk perbaikan. Maka dari itu langkah tersebut perlu didasari berbagai pertimbangan yang objektif khususnya penilaian kerja ASN. Artinya bahwa rotasi mutasi bukan semata-mata hak prerogratif Gani.

Mulyadi juga mengritik defisit anggaran yang dialami oleh hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Bekasi. "Dikhawatirkan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyrakat Kota Bekasi," keluhnya.