Dishub DKI Dihujat Soal Motor Listrik Rp 6,3 Miliar, Syafrin Liputo Buang Badan Dan Sebut Untuk Kawal Gubernur
RN - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo buang badan. Dia menjawab kritik anggota DPRD DKI soal anggaran Rp 6,3 miliar untuk belanja motor listrik pengawalan (patwal) pimpinan VVIP.
Diketahui, pemprov menekankan anggaran itu sudah dibahas dalam RAPDB 2024. Anggaran motor listrik untuk patwal Gubernur dan Wakil Gubernur DKI itu tertera dalam situs SiRUP LKPP.
Tender tersebut diberi nama 'Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Khusus Sepeda Motor Listrik Pengawalan Pimpinan VVIP'. "Total pagu Rp 6.354.750.000," demikian tertulis dalam situs tersebut.
BERITA TERKAIT :Jalur Sepeda Di Senopati Jadi Parkir Liar, Menghapus Jejak Anies?
Waspada, Pelaku Kriminal Makin Brutal Di Jakarta
Total ada lima unit motor listrik yang akan dibeli Pemprov DKI Jakarta. Pemilihan penyedia dijadwalkan dimulai pada Maret 2024 dan berakhir Juni 2024. Pemanfaatan barang ditargetkan dimulai pada Desember 2024.
Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menyampaikan saat ini Dishub sudah memiliki 186 motor listrik untuk operasional petugas. Namun patwal untuk jenis motor besar baru direncanakan tahun ini.
"Iya, untuk kendaraan dinas operasional khusus kan tahun ini Dinas Perhubungan sudah mengadakan 186 motor listrik untuk petugas lapangan. Nah sementara untuk motor besar atau mogenya seperti tadi, baru akan diadakan," ujarnya.
PDIP sebelumnya mengkritisi anggaran Rp 6,3 miliar untuk belanja motor listrik patwal pimpinan VVIP. PDIP menilai sebagai pemborosan.
Diketahui, dana bansos pendidikan di Jakarta seperti KJMU dan KJP terus turun. Pada 2024 anjlok menjadi Rp 2,5 triliun.
Padahal pada tahun 2022 temmbus Rp 4,5 triliun. Lalu, 2023 Rp 3,5 triliun. Sekretaris F-PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menuding belanja motor listrik dari APBD aneh dan tidak berdampak terhadap masyarakat.
Dwi Rio Sambodo mengusulkan sebaiknya anggaran Rp 6,3 mmilar itu dialihkan ke pos anggaran lain.
Apalagi kata Rio, adanya pengurangan dana Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). "Lebih baik buat KJMU dan KJP dan lebih manfaat buat rakyat," ungkap Ketua DPC PDIP Jaktim ini.
