Parkir Bocor & Pansus Tuding Dishub DKI Korupsi, DPRD Colek PIK I Dan PIK II

RN - Kebocoran parkir menjadi konsen DPRD DKI Jakarta. Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta menuding kebocoran adanya ulah oknum. 

Anggota Pansus Nur Afni Sajim menyebut kebocoran retribusi parkir di Jakarta merupakan kejanggalan yang serius. Terlebih pendapatan di sektor parkir hanya sebesar Rp57 miliar dalam setahun.

"Ini menjadi kejanggalan buat saya sebagai anggota Pansus, dengan pendapatan yang hanya diberikan Rp57 miliar setahun dari sektor parkir. Angka itu jauh dari potensi riil yang seharusnya bisa didapatkan," kata Nur Afni kepada wartawan, Kamis (8/5/2025).

BERITA TERKAIT :
Pungli Berjamaah KIR Sudin Perhubungan Jakpus, DPRD DKI Minta Prmaono Tegas  

---

Nur Afni khususnya menyoroti praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, modus kebocoran kerap terjadi di area parkir yang masih dikelola secara manual, tanpa sistem elektronik yang bisa diawasi secara ketat.

Bahkan dirinya juga menyinggung adanya dugaan korupsi yang dilakukan pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, sehingga terjadi kebocoran. Karena itu dirinya mendesak segera penjarakan pejabat terlibat dan terbukti korupsi parkir.

"Modus yang tidak bisa dikontrol secara sistem itu ya ketika masih manual. Itu terjadi di area-area seperti tempat makan, pasar-pasar tradisional, beberapa supermarket di lingkungan warga, bahkan di area milik pemerintah. Oknum pejabat Dishub (DKI) yang terbukti korupsi, harus masuk penjara," jelasnya.

Tak hanya itu, dirinya juga mempertanyakan setoran dari parkir elektronik yang berada di wilayah-wilayah tertentu seperti Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan PIK 2. Ia meragukan apakah pendapatan dari parkir elektronik di kawasan elite tersebut benar-benar disetor ke pemerintah daerah.

"Saya pertanyakan juga soal parkir elektronik di PIK 1 dan PIK 2. Apakah itu benar-benar disetor ke pemda? Ini harus diperjelas," ujarnya.