Gegara Kaum Nyinyir Penyaluran Bansos Ditunda, 22 Juta Penerima Manfaat Tahan Lapar Dulu Ya…
RN - Gegara ulah kaum nyinyir yang terus menerus menyebut bansos dipolitisasi. Penyaluran bantuan pangan beras ditunda. Orang miskin terpaksa nahan lapar.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, penundaan ini dilakukan untuk memastikan kondusivitas pemilihan umum (Pemilu) yang sebentar lagi akan digelar pada 14 Februari 2024 di seluruh Indonesia.
“Sejak tanggal 8 Februari kita pastikan penyaluran bantuan pangan beras dihentikan sementara untuk mendukung proses demokrasi yang akan berlangsung pada 14 Februari mendatang. Ini komitmen kita bersama untuk memastikan Pemilu berlangsung secara tenang, baik, dan lancar," ujar Arief dalam keterangannya, Kamis (8/2/2024) di Jakarta.
BERITA TERKAIT :Duit Bansos DKI Rp 802 Miliar, Jangan Sampai Yang Kaya Dapat Bantuan
Mendekati Pencoblosan, DPRD Kota Bekasi Ingatkan KPU dan Bawaslu Bekerja Profesional
Karena itu, atas nama pemerintah, Badan Pangan Nasional memohon maaf atas penundaan sementara penyaluran bantuan beras. Setelah pencoblosan selesai, Arief memastikan penyaluran bantuan pangan akan kembali dilanjutkan kepada keluarga penerima manfaat mulai 15 Februari 2024.
"Bapak Presiden menyampaikan jika masa tenang Pemilu seperti ini memang sebaiknya diberhentikan sementara terlebih dulu. Jadi Bapak presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut saat penyaluran bantuan pangan di Jawa Tengah beberapa waktu lalu," katanya.
Atief menampik anggapan sebagian pihak yang menuding bahwa bantuan pangan ini politis.
"Saya harus sampaikan, program bantuan pangan beras ini sebenarnya sudah disiapkan dan dikerjakan sudah cukup lama. Jadi bukan Januari Februari kemudian jelang Pemilu, tidak begitu. Dari sebelum sebelumnya memang sudah dikerjakan," katanya.
"Kita mau sampaikan tidak ada politisasi dalam bantuan pangan beras pemerintah ini kepada 22 juta keluarga penerima manfaat, sehingga nanti pada waktunya mencoblos memang tidak terkait antara bantuan pangan dengan Pemilu," lanjut Arief.
Namun demikian, Arief menekankan hanya program bantuan pangan beras saja yang dihentikan sementara jelang pemilu tahun ini. Ia katakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap berjalan seperti biasanya guna memastikan ketersediaan stok beras secured di semua lini pasar.
“Kegiatan-kegiatan lain untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan masih tetap dijalankan. Ini karena beras ini kebutuhannya dalam 1 bulan ada 2,6 juta ton yang diperlukan masyarakat Indonesia. Jadi hanya bantuan pangan yang dihentikan sementara," ujarnya.
Sedangkan beras SPHP kata dia, tetap berlanjut termasuk pengiriman stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke Pasar Induk Beras Cipinang, ke pasar-pasar maupun ke ritel modern. Dalam kesempatan itu, Arief juga menjawab beras SPHP yang dilabeli pasangan calon tertentu.
“Terkait beras SPHP yang sempat diisukan ditempeli stiker pasangan calon tertentu, jadi begini, beras SPHP itu bukan beras bantuan pangan yang gratis, itu beras bisa dibeli dimana pun. Kemudian yang jelas, beras itu keluar dari Bulog, kemudian sampai ke masyarakat itu, pastinya tidak mungkin ditempeli stiker seperti itu. Kita tidak mungkin punya waktu juga untuk nempel-nempelin begitu,” tegasnya.
