Jenderal TNI (Purn) Andika Cium Aroma KPU Diintervensi 

RN - Pembobolan 204 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 mengundang banyak tanya. Ada yang menuding, KPU sedang diintervensi.

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa meminta KPU untuk menjelaskan ke publik terkait kasus ini.

“Yang paling penting bagi kami sebagai salah satu peserta pemilihan presiden dalam pemilu adalah bagaimana trouble shooting dari KPU,” ujar Andika kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/11).

Mantan Panglima TNI itu mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan data, terutama dalam mengintervensi keputusan KPU.

“Harus bisa dijelaskan secara detail langkah-langkah (antisipasi), data yang sudah terambil ini tidak bisa digunakan untuk misalnya mengintervensi apapun keputusan KPU,” ungkapnya.

Pasalnya, lanjut dia, pemilu yang demokratis akan tercoreng apabila KPU bisa diintervensi oleh pihak yang memiliki data ini.

“Karena ini jelas sudah berada di tangan orang yang tidak berhak dan sangat mungkin ini digunakan untuk melakukan intervensi terhadap keputusan-keputusan KPU sendiri, sehingga kami harus mendapatkan keyakinan dari KPU,” tandasnya.

Informasi dugaan pembobolan data KPU itu pertama kali ramai di media sosial X, setelah akun bernama Mario @p4cen0g3 mengunggah sebuah tangkapan layar dari situs peretas.

"Seorang threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari @KPU_ID sebesar 2 BTC dengan jumlah baris 252 juta dan field-field seperti NIK, NKK, nomor KTP, nama, TPS ID, difabel, e-KTP, jenis kelamin, tanggal lahir dan lain-lain. Data-data tersebut termasuk data KJRI, KBRI, KRI," ungkap akun Mario pada Selasa dini hari (28/11).

Hacker tersebut mengklaim telah mendapatkan sekitar 252 juta data dari situs jual beli data curian, Breachforums.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menilai DPT sebenarnya tidak hanya dimiliki oleh KPU RI.

Dia menjelaskan, data DPT Pemilu 2024 dalam bentuk soft copy tidak hanya berada di data center KPU. Data tersebut juga dipegang oleh banyak pihak.

"Karena memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT soft copy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu," kata Hasyim kepada wartawan lewat keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Dia melanjutkan, tim KPU bersama Gugus Tugas Keamanan Siber sedang bekerja menelusuri atau menginvestigasi kebenaran dugaan kebocoran data pemilih tersebut. Gugus tugas terdiri atas Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Cybercrime Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kemenkominfo.