Diskusi GPK, Kenapa Isu Netralitas Cuma untuk Polri, Bukan BIN atau TNI?
RN - Isu netralitas Polri masih terus menyita perhatian, namun berbagai pihak memastikan Polri dalam mendukung Pemilu 2024, serta menjaga netralitas guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.
Salah satunya disampaikan Ketua Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK) Abdullah Kelrey mengatakan bahwa isu netralitas adalah isu musiman tiap Pemilu dan sasaran yang dituduh adalah Polri. Dia memastikan Polri mulai dari atasan hingga bawahannya akan bersikap netral di Pemilu 2024.
"Surat Telegram agar anggota bersikap netral sudah jelas dan itu clear. Itu semua soal larangan adanya anggota Polri baik di daerah maupun pusat. Jadi tidak perlu lagi dipersoalkan di masyarakat," katanya.
BERITA TERKAIT :Wakapolri Ahmad Dofiri, Bongkar Kasus Ferdy Sambo Hingga Tumpas Gangster DIY
Judi Online Digandrungi Anak Muda, Biang Keroknya Influencer Dan Pasangan Murah Hingga Beking
Hal itu disampaikannya saat diskusi netralitas ASN, TNI-Polri Berperan Sukseskan Pemilu 2024 di Kopi Oey, Sabtu (25/11/2023).
Disisi lain, ia juga menyindir adanya Panja Netralitas Polri yang digulirkan DPR. Kelrey mempertanyakan kenapa hanya Panja netralitas Polri saja, bukan BIN, TNI, ASN dari tingkat Kelurahan hingga Kepala Daerah.
"Kenapa netralitas tidak diarahkan ke BIN, TNI atau Kementerian lainnya. Kenapa harus di Polri. Memang Polri itu seksi jadi bahan tudingan," katanya.
GPK berpesan agar Kapolri tidak terlalu goyang menghadapi cobaan di tahun politik ini. Kelrey menyakini melalui Telegram yang dikeluarkan itu bisa menjaga personilnya agar bertindak netral dalam Pilpres atau di tahun politik ini.
Hal senada juga dilontarkan Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah menegaskan bahwa pihaknya sangat yakin 1.000 persen Polri akan netral. Apalagi Kapolri sudah menurunkan Telegram soal aturan Polri dan keluarga besar Polri untuk bisa menjaga netralitas.
"Saya meyakini betul 1.000% bahwa Polri akan bertindak netral, justru saya agak mengkhawatirkan lembaga lain di luar Polri. Dan Kapolri yang sekarang saya lihat ya cukup profesional dengan berbagai isu yang menghantam, dia bisa menyikapinya dengan sangat bijak," terang Mardiansyah.
Mardiansyah juga menyayangkan tudingan netralitas itu hanya dilontarkan ke Polri bukan ke institusi lain seperti BIN maupun TNI.
"Kalau bicara soal korelasi kepentingan-kepentingan kenapa hanya Trunojoyo yang disorot, kenapa bukan Pejaten atau lainnya," lanjut Mardiansyah.
Mardiansyah sudah mengkonfirmasi bahwa semua sepakat bahwa semua perangkat negara harus bersikap netral tapi juga harus fair. Yakni semua perangkat negara tanpa terkecuali, tidak hanya kepolisian tapi juga perangkat-perangkat negara lainnya yang memang berpotensi untuk tidak netral itu juga harus mendudukkan dirinya lembaganya untuk menjadi sesuatu yang netral di pemilu 2024.
"Harapan masyarakat soal netralitas harus kita jaga tanpa terkecuali, tak hanya Kepolisian tapi TNI juga teman-teman BIN juga semua harus berposisi sama yakni netral," jelas Mardiansyah.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra meyakini bahwa Polri sudah bergerak sesuai dengan koridor sebagai penegak hukum dan semua pihak harus meyakini bahwa Polri pasti netral.
"Hanya saja kemudian netralitas Polri itu tidak hanya dipercaya tapi tetap harus memerlukan pengawasan publik," katanya.
Kata dia, persoalan ini menjadi ujian bagi Kepolisian Republik Indonesia di tahun politik kali ini. Menurut Dedi, tudingan soal netralitas Polri hanya semacam riak-riak semata. Artinya hanya bagian dari kebebasan opini masyarakat sepanjang Polri bisa menunjukkan bahwa Polri konsisten dengan pendirian konsep presisinya.
"Saya kira tidak perlu khawatir terkait dengan tuduhan tuduhan publik semacam itu," sebutnya.
Ditempat yang sama, perwakilan Cyber Indonesia Farhana Nabila Hanifah menegaskan bahwa dirinya mewakili generasi milenial dan Gen Z, juga pemerhati sosial media, melihat Polri saat ini sudah cukup netral.
"Sayangnya banyak orang sekarang lihat sesuatu dari media sosial, makanya pimpinan Polri harus bisa bersuara juga di media sosial agar pesan netralitas sampai kepada masyarakat," kata Farhana.
Farhana mengatakan bahwa sejauh ini publik masih percaya bahwa semua aparat hukum itu netral. Dirinya juga percaya bahwa bukan cuma Polri tapi juga seluruh pemangku kebijakan Pemerintah yang berusaha untuk me-happy ending-kan Pemilu 2024 ini.
"Saya percaya Polri dan seluruh jajarannya itu netral apalagi di sosial media sekarang mungkin lebih santernya diangkat tentang isu tersebut. Semoga tidak ada perpecahan ditengah masyarakat," tambahnya.
Farhana pun berpesan agar publik tidak terjebak oleh berita bohong, hate speech, Hoax, yang menimbulkan perpecahan.
"Semoga acara-acara diskusi semacam ini bisa menjadikan masyarakat, pengguna medsos dan semuanya bisa lebih cerdas menggunakan media sosial dan tak mudah termakan hoax dan isu SARA," pungkasnya.
