Kenapa KPK Kalah Dengan Kejagung Dan Polri, Isu Kasus Titipan Selalu Hantui Firli Cs?

RN - Kinerja KPK tidak sekinclong dulu. Lembaga antirusah pimpinan Firli Bahuri itu terus melorot.

Tren kepercayaan publlik terhadap KPK kalah dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Bahkan KPK kalah juga dengan lembaga pengadilan serta Polri.

Diketahui Kejagung menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya masyarakat dibanding institusi hukum lainnya. Seperti diberitakan, KPK sering diterpa isu kasus titipan.

KPK dituding gercep dengan kasus-kasus yang berlawanan dengan pemerintah. Selain itu, tren buruk KPK juga terkait belum ditangkapnya Harun Masiko.

Buronan suap eks komisioner KPU itu hingga kini belum diketahui keberadaannya. Harun adalah politisi PDIP dan sudah dinyatakan buron.  

Firli sebelumnya menyatakan buronan KPK yang masuk DPO masih terus diburu. KPK kata dia, bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Lembaga antirasuah juga disebut menggunakan fasilitas MLA (Mutual Legal Assistance).

Selain itu, Firli mengklaim lembaga yang dia pimpin juga bekerja sama dengan pihak kepolisian. "Jadi, kita akan terus bekerja. Karena memang kerja kita adalah bekerja, bekerja, bukan untuk memberikan komentar," sambung Firli.

Beberapa lembaga anti korupsi menuding kalau KPK tidak serius dalam memburu Harun. Sebab, sudah beberapa tahun Harun yang dinyatakan DPO tidak bisa dicokok.

Wakil Kepala Satgas Pencegahan Korupsi Polri Novel Baswedan sempat mengkritik keras KPK. Novel menyebut KPK tidak pernah serius menangani kasus suap yang menyeret nama Harun Masiku.

"Kasusnya Harun Masiku ini, saya melihat sejak awal penanganannya dilakukan tidak bersungguh-sungguh, contohnya ketika dilakukan penangkapan waktu itu kan, tidak didukung juga penangkapan dengan benar sehingga Harun Masiku kabur," kata Novel di Kampus Unhas Makassar, Kamis (10/8).

Mantan penyidik senior KPK itu mengaku heran sampai saat ini KPK tidak mampu untuk menangkap buronan Harun Masiku.

Selain itu, Novel juga mengkritisi kinerja KPK di bawah pimpinan Firli Bahuri yang belum mampu menangkap Harun Masiku. Menurut dia, Firli harus bekerja bersungguh-sungguh untuk mencari dan menangkap buronan, Harun Masiku.

"Terlepas apa pun pimpinan KPK harus bekerja benar dan saya menyampaikan itu karena saya banyak mengetahui praktik-praktik korupsi yang dilakukan pimpinan KPK. Makanya, peran serta masyarakat sebagai warga negara boleh dong mengkritisi jangan sampai dibiarin," pungkasnya.

Kepercayaan Publik

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, tingginya tingkat kepercayaan publik berhasil dipertahankan Kejaksaan Agung, tetap menjadikan Korps Adhyaksa sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya publik.

“Ada 76 persen responden yang percaya kerja Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Swing Voters, Efek Sosialisasi dan Tren Elektoral Jelang Pilpres 2024’ secara daring, Sabtu (30/9/2023).

Di peringkat kedua, di tempati pengadilan dengan 73 persen. Lalu, Polri dengan 72 persen. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di belakang Polri dengan 71 persen.

Jika disandingkan dengan lembaga negara lainnya, Kejaksaan Agung di era Jaksa Agung ST Burhanuddin berada di peringkat ketiga dengan 76 persen. Posisi teratas ditempati TNI dengan 93 persen, dan disusul presiden 91 persen.

Temuan ini didapat Indikator Politik Indonesia usai melakukan survei dalam rentang dalam rentang 25 Agustus – 3 September 2023, menempatkan 1.200 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.