Warga Bekasi Tolak PJ. Boneka Diluar Usulan Gubernur dan DPRD Kota Bekasi
RN - Pengamat Kebijakan Publik dan Politik yang juga selaku Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda (Forkim) Indonesia, Mulyadi mengungkapkan sikap tegas menolak Penjabat (PJ) Boneka diluar usulan Gubernur dan DPRD Kota Bekasi.
"Kuatnya kepentingan politik oknum di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), PJ. Kepala Daerah yang di plot oleh Kementerian diluar usulan DPRD Kota Bekasi dan Gubernur Provinsi Jawa Barat mulai menuai penolakan, seperti penolakan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat," papar Mulyadi kepada radarnonstop.co, Minggu (10/9/2023).
Raden Gani, sambung Mulyadi, yang dikabarkan santer untuk menjadi PJ. Walikota Bekasi, nama yang tidak di usulkan secara resmi oleh DPRD Kota Bekasi dan Gubernur Jawa Barat mendapat penolakan.
BERITA TERKAIT :Dongkrak PAD, Anggota DPRD Kota Bekasi: Kepala OPD Harus Memastikan Kinerja Perangkatnya
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu: Pakuwon Harus Beri Kompensasi Jalan
"Jika PJ Walikota ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri dengan mengabaikan usulan DPRD dan Gubernur, buat apa ada proses usulan? Jika yang dijadikan sekehendak Mendagri. Untuk itu, kami atas nama warga Kota Bekasi menolak keras adanya PJ. Boneka Kemendagri," tegas Mulyadi.
Selain itu, Mulyadi menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian agar berhati-hati dalam menentukan penunjukkan PJ. Kepala Daerah untuk Kota Bekasi dan jangan ikut kongkalikong.
"Mendagri harus memperhatikan beberapa hal mencegah konflik kepentingan dalam pemilihan Pj. Kepala Daerah Kota Bekasi dengan mengusut latar belakang dan relasi politik kandidat karena jelas, apa yang disampaikan Tri Adhianto Cahyono awal mula akan terjadi di Kota Bekasi. Politik kepentingan tidak bisa dihindarkan pastinya, dan tidak baik bagi keberlangsungan demokrasi di Kota Bekasi tentunya. Misi untuk menegakkan good govermance akan sangat sulit untuk direalisasikan, sehingga berpotensi menjadi celah oknum tertentu menitipkan kepentingan politiknya. Netralitas penyelenggaraan Pemerintahan harus dipastikan terjaga. Inikan sangat-sangat strategis sekali, posisi Penjabat Kepala Daerah," ujar aktivis GMNI tersebut.
Selain itu, sambung Mulyadi, jika PJ. Walikota Bekasi titipan Mendagri, DPRD Kota Bekasi harus bersikap terhadap hal itu.
"PJ. Walikota Bekasi jika di drop oleh Mendagri jelas ini ada konspirasi, dan PJ. Boneka belum tentu orang yang memahami Kota Bekasi. Oleh karena itu, DPRD Kota Bekasi harus bersikap, jika usulannya di abaikan," terang Mul.
Sebelumnya, lanjut Mulyadi, informasi beredar bahwa Calon PJ. Walikota Bekasi yang santer akan di plot adalah Raden Ghani Muhammad, Pejabat di Kemendagri yang di luar usulan.
Namun, nama Raden Ghani berdasarkan salah satu narasumber di Kemendagri, bahkan nama Raden Ghani kuat mendapat dukungan dari Walikota Bekasi, Tri Adhianto dan Pejabat Sekjen Kemendagri.
"Raden Ghani dapat dukungan dari Walikota Bekasi, Tri Adhianto, yang main Pak Sekjen," cetus sumber dilapangan yang enggan namanya disebutkan.
