Dapat WTP Dari BPK, Kegiatan Birokrasi Bikin Pusing Jokowi
RN - Jokowi menyindir adanya ulah para ASN dan pejabat yang melakukan kegiatan birokrasi. Kegiatan itu bahkan memakan anggaran besar.
Walau hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tapi banyak catatan. Hal ini dikatakan Jokowi pada penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/6/2023).
“Setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses, ini yang hati-hati ya,” lanjutnya.
BERITA TERKAIT :Ini Modus Pemda Cari Duit, Manipulasi Perencanaan Anggaran Dan Permainan Izin
BPK Temukan Izin Tambang Masalah, Bahlil Maslah Lagi, Bahlil Oh Bahlil
Jokowi pun menyampaikan adanya sejumlah temuan terkait penggunaan keuangan negara yang tidak relevan dan tidak tepat sasaran. Ia mengatakan bahwa anggaran tersebut dimaksudkan untuk pengembangan daerah, tetapi justru habis dialokasikan pada kegiatan birokrasi.
Oleh karena itu, Jokowi mendorong agar penggunaan anggaran belanja negara berfokus pada program unggulan pemerintah seperti penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, maupun program-program lainnya. Selain itu, anggaran belanja negara juga dapat dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri.
“Itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri yang sudah bolak-balik juga kami sampaikan, membeli produk-produk UMKM, agar UMKM bisa naik kelas,” ujar Jokowi.
"Kewajiban para menteri dan kewajiban para pimpinan lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab," ucap dia.
Sementara itu, Ketua BPK Isma Yatun dalam laporannya mengatakan bahwa BPK terus berupaya mendorong pemerintah untuk melakukan upaya efektif dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hal ini dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa.
“Untuk itu, besar harapan kami agar Bapak Presiden dapat terus mendorong seluruh menteri dan pimpinan lembaga serta pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK," ujar Isma.
