Aroma Korupsi BUMN, Duit Pensiun Mau Ditilep Juga?

RN - Dugaan dan adanya sinyal korupsi terkuak. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencium adanya sinyal korupsi dana pensiun (dapen).

Sinyal itu terjadi disejumlah perusahaan BUMN. Perusahaan plat merah itu memiliki imbal hasil investasi atau yield di bawah ketentuan normal.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyebutkan, ada 4 perusahaan yang mencatatkan yield di bawah angka 4%. Padahal, patokan minimal dari besaran yield tersebut yakni pada angka 6%.

"Kan kita tahu benchmark kita 6%. Artinya kalau kita taruh di deposito dan SBN (surat berharga negara) aja harusnya minimal dapat yield 5-6%. Ini kenapa ada yang yield-nya 1,4%, 0,9%, 2,1%? Nah ini kita lihat kenapa bisa serendah itu," kata Tiko dalam acara Power Lunch CNBC Indonesia, Senin (19/6/2023).

Tiko sendiri enggan menyebutkan perusahaan-perusahaan apa saja yang ia maksudkan lantaran proses pemeriksaan masih terus dilakukan dan akan dilanjutkan dengan proses investigasi. Investigasi itu untuk membuktikan adanya dugaan penyelewengan.

"Tapi memang ada 4 perusahaan yang yield-nya rendah sekali dan kita akan melihat apakah ini karena salah investasi yang sifatnya business judgment rule atau memang ada penyelewengan," imbuhnya.

Ia pun mencontohkan lewat salah satu kasus penyelewengan yakni PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Pelindo sendiri tercatat memiliki yield hanya sebesar 1,4%. Kasusnya kini telah resmi dinyatakan sebagai tindak penyelewengan yang telah diproses oleh Kejaksaan Agung.

Selain besaran yield, kondisi kesehatan dapen BUMN juga dapat dilihat dari angka rasio kecukupan dana (RKD) minimal 100%. Tiko menyebut, ada sekitar 22 perusahaan yang RKD-nya berada di bawah 100%. Hal ini menunjukkan masih ada perusahaan yang terlambat menyetor dapen.

"RKD menunjukkan kemampuan pembayaran masa depan dari future liabilitas pensiun. Nah ini banyak perusahaan, ada hampir 22 perusahaan yang di bawah 100%," kata Tiko.

Oleh karena itu, pihaknya senantiasa mengimbau agar BUMN dapat membuat perencanaan keuangan yang matang demi mengembalikan kondisi keuangan perusahaan ke level stabil.

"Makanya kita melihat, setiap adanya dana pensiun RKD-nya di bawah 100% dia harus menyusun rencana untuk melakukan top up sampai mencapai 100% lagi. Keduanya yang yield-nya jauh di bawah, ini harus melakukan investigasi," kata Tiko.

"Kalau yield-nya di bawah SBN ini harus melakukan optimalisasi. Salah satunya melakukan investasinya lewat IFG sehingga ini terkoordinir dan memiliki pola investasi yang mempunyai return optimal dan kita benar-benar bisa memantau instrumen apa saja yang dibeli," pungkasnya.