RN - Wali Kota Depok, Mohammad Idris mulai berani. Dia membongkar borok DPRD.
Idris menyebut pokok pikiran alias pokir milik dewan kebanyakan buat proyek jalan.
Diketahui, setiap anggota dewan memiliki dana pokir sebesar Rp 2 miliar. Proses pengajuannya melalui Ketua RT-RW dan LPM dengan mengikuti mekanisme yang sudah ditentukan, seperti membuat proposal berisi program yang di tentukan.
BERITA TERKAIT :Bertahun-Tahun TPS Limo Depok Gak Beres Oleh Idris-Imam, Kini Pengelola Diseret Ke Bui Oleh KLH
Orang Sawangan Kapok Janji Manis PKS, Imam Bisa Jebol Dilibas Supian?
M Idris sapaan akrabnya mengatakan, kewajiban pemerintah daerah untuk pemenuhan hak warga masyarakat dalam bidang kesehatan, bukan berarti memperbanyak RSUD atau Puskesmas. Namun dibutuhkan fasilitas kesehatan di tingkat RT atau RW seperti klinik kesehatan maupun posyandu.
“Masih ada sekitar 300 posyandu di Kota Depok yang belum terfasilitasi tempatnya,” ujar Idris, Selasa (28/2/2023).
Idris menjelaskan, sebanyak 300 posyandu masih menggunakan meminjam bangunan lain hingga pos ronda. Pemerintah Kota Depok ingin posyandu tersebut memiliki gedung sendiri dan sebagai pemenuhan janji politik Pemerintah Kota Depok saat ini.
“Janji politik Pemerintah Kota Depok saat ini, ingin setiap RW memiliki gedung posyandu sendiri,” jelas Idris.
Bahkan Idris menyindir beberapa anggota DPRD yang menggunakan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk pemenuhan jalan dan alat Hadroh. Idris meminta kerjasama Pokir DPRD dapat digunakan untuk pemenuhan kesehatan masyarakat, salah satunya Posyandu.
“Pokir diarahkan untuk kesehatan, jangan jalanan melulu, alat ketimpring Hadroh, itu mah bisa dicover BOP-nya Wali Kota. Minimal satu anggota Dewan lima posyandu,” ucap Idris.
Sindiran M Idris bisa menjadi bola lliar. Sebab, anggota dewan dipastikan akan memberikan serangan balik.
