RN - Jutaan nasib honorer masih misterius. Saat ini jumlah honorer se-Indonesia sekitar 2.360.723 orang.
Nasib honorer juga sudah dikeluhkan oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). APPSI bingung soal nasib karyawan honorer yang sampai saat ini belum ada solusinya.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrat (KemenPAN-RB) hingga kini belum menemukan formula nasib honorer mau jadi apa.
BERITA TERKAIT :Dua ASN di Jakut Panik KTP di Coret dari DKI Jakarta
ASN DKI Banyak Yang Bolos, Tukinnya Bakal Kena Stop
Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan titah khusus kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrat (Menpan-RB) Azwar Anas untuk segera membereskan masalah karyawan honorer. Apalagi jumlah karyawan honorer jumlahnya sangat membludak di instansi-instansi pemerintahan.
Titah ini diberikan Jokowi setelah mendapatkan laporan dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) soal nasib karyawan honorer. Saat ini menurutnya Kemenpan-RB sedang menyiapkan jalan tengah terbaik bagi masalah pekerja honorer di instansi pemerintah.
"Saya tadi pagi sudah minta ke Menpan-RB, urusan itu masih digodok tapi saya minta dicarikan jalan tengah yang baik. Ada yang ribuan bahkan ratusan, ada angka yang perlu dipikirkan bersama," kata Jokowi saat membuka Rakornas APPSI 2023, Kamis (23/2/2023).
Jokowi juga sempat terheran mengapa karyawan honorer jadi banyak sekali. Menurut pengalamannya, saat dirinya masih menjabat Wali Kota Solo, tenaga honorer sudah tidak lagi dipergunakan.
"Saat saya masih Walikota itu sebetulnya sudah 100% disetop (pengguna karyawan honorer), tapi kok saya nggak tahu bisa muncul lagi dan ribuan lagi itu masih dirumuskan dan dicarikan jalan tengahnya," kata Jokowi.
Pemerintah saat ini tengah menggodog skenario terbaik dalam menindaklanjuti kebijakan penghapusan tenaga non ASN alias honorer. Tenaga honorer rencananya akan dihapus per 28 November 2023 ini, merujuk pada surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022.
MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas sebelumnya mengaku, pihaknya menyiapkan empat opsi. Pertama, mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kedua, mengentikan seluruh tenaga kerja honorer. Ketiga, mengangkat tenaga kerja honorer dengan seleksi prioritas dan keempat, Gig Economy atau kumpulan tenaga kerja yang bekerja dengan sistem kontrak jangka pendek, atau freelancer.
Azwar mengakui, ada dilema yang dialami dengan opsi tersebut. Dia menyampaikan, mengangkat semua tenaga honorer akan memberatkan pemerintah. Tercatat pada 5 Oktober 2022, rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada portal pendataan-nonasn.bkn.go.id berjumlah 2.215.542.
Data tersebut terdiri dari 335.639 daftar tenaga non-ASN di lingkup instansi pusat. Dan 1.879.903 di lingkup instansi daerah.
