Rapat Setengah Kamar, Kadis Lebih Nurut DPRD Ketimbang ke Heru?

RN - Rapat ‘setengah kamar’ pimpinan  Komisi D DPRD DKI Jakarta dengan 3 Kepala Dinas bocor.

Sumber radarnonstop.co di internal DPRD mengungkapkan, rapat setengah kamar itu digelar usai rapat resmi dengan Komisi D DPRD DKI Jakarta pada Rabu (1/2/2023).

Tiga Kepala Dinas dipanggil ke ruang pimpinan komisi yang membidangi masalah pembangunan itu.

Dikabarkan, tanpa tedeng aling - aling, IM (pimpinan komisi D) langsung meminta dengan setengah memaksa agar dilibatkan dalam pengadaan barang dan jasa di SKPD yang mereka pimpin.

Tak ayal, usai keluar dari ruangan, raut wajah kepala dinas tampak risau bin resah. Terlebih, proyek yang diminta bukanlah proyek kecil alias PL, namun harus melalui mekanisme lelang.

Menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah mengatakan kalau dia juga mendengar isu itu, karena sepertinya pertemuan yang seharusnya tertutup dan rahasia itu, bocor.

“Itu memang patut disesalkan, karena realisasi pengadaan barang dan jasa yang sudah diputuskan melalui APBD, itu merupakan tanggung jawab eksekutif dan ada mekanismenya. Kalau dilanggar, bisa jadi temuan BPK yang dapat diteruskan ke KPK,” katanya di Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Amir mengingatkan bahwa tugas DPRD setelah APBD disahkan adalah mengawasi pelaksanaan APBD itu, bukan malah minta proyek.

“Kalau seperti ini, bisa saja terjadi lagi seperti kasus pengadaan tanah Munjul dan Pulogebang, Jakarta Timur,” tegasnya.

Amir berharap SKPD kuat mental dan iman, serta tidak tunduk pada permintaan oknum DPRD. “Kalau mereka menurut saja, risikonya bisa berurusan dengan KPK,” pungkasnya.