Tahun Politik, Pembangunan Kota Bekasi Tak Boleh Kendor

RN - Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi memastikan tahun politik tidak menganggu program pembangunan di Kota Bekasi.

Apalagi. sudah diatur dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Sebenarnya sudah masuk dalam RKPD dari mulai perencanaan dan pelaksanaan jadi tidak akan terganggu," ujar Sardi kepada Radarnonstop.co, dikutip hari ini.

Dia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bekasi tetap bertugas secara profesional. Sementara, tugas DPRD melakukan fungsi pengawasannya.

"Kami punya komisi-komisi sebagai mitra kerja pemerintah daerah. Jadi kami mengefektifkan komunikasi dengan mitra kerja," katanya.

Pembangunan Infrastruktur

Lebih lanjut, Sardi menuturkan, dalam Anggaran 2023, untuk alokasi infrastruktur masih memadai. Terlebih, tahun 2023 juga menjadi tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dimulai sejak tahun 2018.

Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur nantinya harus mampu menjawab permasalahan setiap bidang dan fungsi pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Komisi I tentunya fokus dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan dan perangkat daerah.

"Jadi perangkat kelurahan harus memastikan layanan masyarakat Kota Bekasi semakin baik dalam hal layanan pemerintahan," jelasnya.

Sardi menekankan, pembangunan infrastruktur berkaitan dua hal, yakni kualitas dan kuantitas.

Berkaitan kualitas diharapkan semakin baik. Begitu pula kuantitas pembangunan di Kota Bekasi harus menunjukkan tren positif. Dengan begitu, masyarakat akan merasa aman dan nyaman tinggal di Kota Bekasi.

"Aksesibilitas masyarakat mobilitas lebih nyaman karena infrastrukturnya baik. ini akan memajukan sektor lain ekonomi dan pendidikan. Kota Bekasi akan terlihat aman dan nyaman karena infrastrukturnya baik," terangnya.

Sardi pun mengajak kepada masyarakat berkolaborasi agar memantau pembangunan bersama-sama. Menurutnya, warga harus menyepakati terlebih dahulu agar semua berjalan dengan aman saat pengawalan aspirasi.

"Jangan sampai satu RT berbeda keinginan terkait apa yang ingin disuarakan, biar sama-sama fokus dan tidak ada keributan di belakang. Kalau sudah sepakat In Syaa Allah ke depan juga akan merasa nyaman atas apa yang dirasakan,” ucapnya.

Penanganan Banjir

Lebih lanjut, Sardi menyoroti persoalan banjir di Kota Bekasi yang juga masuk dalam RPJMD. Menurutnya, pemkot harus fokus membenahi sistem drainase dan normalisasi saluran.

"Pemda dapat mengatasi permasalahan yang sudah tercantum di RPJMD itu kajian lingkungan hidup strategis, salah satunya banjir," sebutnya.

Dia menceritakan, dalam audiensi dengan warga pada agenda reses beberapa bulan lalu di Kecamatan Medan Satria, salah satu yang dibahas mengenai penanganan banjir.

Menurut dia, penanganan banjir khususnya di Kota Bekasi bukan hal mudah. Dari segi pendanaan APBD saja belum konsisten dan melibatkan banyak pihak. Tanpa perencanaan dan penanganan kuat, banjir justru akan terus terjadi.

"Nah ini perencanaan pembangunan, jadi saya harapkan semua warga membahas hal tersebut dan menyepakatinya,” tandasnya.