RN - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus waspada. Sebab, tidak semua fraksi di Kebon Sirih yang bisa dia kuasai.
Dari catatan radar nonstop saat ini ada dua fraksi yang mulai terbuka melayangkan serangan kepada Heru. Adalah Fraksi PKS dan Demokrat.
Walau PKS dan Demokrat tidak besar di Kebon Sirih tapi jika Heru terus diserang pastinya bisa mengganggu konsentrasi kinerjanya dalam menuntaskan banjir dan macet di Jakarta.
BERITA TERKAIT :Dedi Mulyadi Sudah 71,5 Persen, Syaikhu Gak Laku Dan PKS Lagi Anjlok
RIDO Kalah Di-Survei Dengan Pram-Rano, KIM Plus Masih Mandek Akibat Janda Kaya
PKS pertama kali membuat gebrakan. Lewat anggota DPRD DKI Jakarta Suhud Aliyudin, PKS mengingatkan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar tetap netral menjelang Pemilu 2024.
Selain itu, Suhud berpesan agar Heru menjaga kondusivitas sosial ibu kota. Menurutnya beberapa tahun belakangan tidak ada kegaduhan yang berarti.
Begitu juga dengan Demokrat. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Taufik Hidayat menyinggung Heru soal kemungkinan kelanjutan proyek pembangunan tanggul raksasa Jakarta atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
Tope Rendusara, sapaan akrab Taufik menyebut bahwa NCICD tidak cocok berada di wilayah DKI Jakarta.
"NCICD itu tidak cocok di Jakarta. Karena justru mempercepat Jakarta tenggelam. ckckckck ampun deh nih gubernur give away," ucapnya dikutip dari Twitter pribadinya, Selasa (18/10/2022).
Anak Buah mas AHY ini pun menyindir Heru yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Pj sementara di DKI Jakarta sebagai Gubernur Give Away.
"Gubernur give away ini bisa gak sih pahami TANGGUL PANTAI dengan TANGGUL LAUT DALAM itu berbeda...??? Ampun deh..., cuan, cuan, cuan, #ehh," bebernya.
Tope menyebut bahwa NCICD merusak alam dan tak akan berguna di Ibu Kota.
"NCICD itu merusak alam dan gak ada gunanya di Jakarta. Persoalan sebenarnya di darat, bukan di laut lepas. Stop Land Subsidence itu solusi mencegah Jakarta banjir lebih dahsyat dan tenggelam."
"NCICD itu hanya "PROYEK RAKSASA" bukan Solusi. Bidji!" tambahnya.
Ia pun menyebut Jakarta bukan seperti Belanda yang terkena banjir akibat air laut.
"Sehingga, Jakarta tak memerlukan tanggul laut raksasa karena tak ada banjir dari laut. Kalaupun terjadi rob, itu lebih disebabkan penurunan muka tanah, bukan perubahan muka air laut. Jangan ngerusak alam pak Heru," tambahnya Tope.
Tope pun menggunggah foto yang memperlihatkan tanggul raksasa yang dibangun di laut Jakarta yang rubuh.
"Ini tanggul rasaksa yang baru dibangun dilaut Jakarta langsung rubuh. Jangan belaga gila lah pak Heru, ente cuma gubernur give away," imbuhnya.
PR Untuk Pejabat
Gebrakan pertama, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengumpulkan ratusan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Para pejabat itu mulai dari eselon II hingga IV.
Acara berlangsung di Gedung Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat Selasa (18/10/2022). Heru memberikan tugas dan pekerjaan rumah (PR) untuk para pejabat.
Heru fokus terhadap dua poin penting yang harus digarisbawahi agar seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), wali kota, bupati, camat hingga lurah se-DKI Jakarta.
Meski begitu, mantan Wali Kota Jakarta Utara ini sempat memuji kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang sudah bekerja keras dalam membangun Kota Jakarta. Heru Budi menegaskan, untuk program-program yang baik agar dipertahankan.
“Saya sangat mengapresiasi hasil kerja bapak dan ibu yang hadir di sini, dan program-program yang baik harus diteruskan. Jika program itu bagus untuk masyarakat, lanjutkan,” katanya, di sela-sela pengarahan.
Selanjutnya, Pj Gubernur DKI ini menjelaskan, untuk prestasi-prestasi yang sudah didapat agar dijaga bila perlu ditingkatkan.
Heru juga menginstruksikan wali kota untuk menanam pohon sebanyak-banyaknya. Dia memberi waktu satu bulan. Heru juga membebaskan lokasi penanaman pohon kepada wali kota.
"Saya ingin minta pak wali, tanam pohon sebanyak-banyaknya. Titiknya di mana, terserah," kata Heru.
Heru tidak ingin terlalu mengatur soal bagaimana penanaman pohon dimulai. Dia membebaskan para wali kota asalkan instruksi dijalankan.
"Saya kasih waktu satu bulan, entar mulai dari wali kota mana, saya serahkan ke bapak-bapak. Bisa dari selatan, timur, barat, dan seterusnya," ujar Heru.
"Nanti kalau sudah lapor tertanam 600, 700, 1000, kita nanem di titik tertentu yang sudah diusulkan oleh dinas," kata dia menambahkan.
Dalam kesempatan itu, Heru juga meminta kepada lurah dan camat untuk menjaga kebersihan wilayahnya masing-masing. Untuk ini, dia memberikan tenggat waktu tiga bulan.
Menurut Heru hal ini bisa dilakukan dengan memaksimalkan anggota PPSU di wilayah mereka masing-masing.
"Para lurah hari ini cari titik yang kurang bersih, agak kotor gitu. Lingkungannya enggak hijau, kriterianya terserah bapak," jelas Heru.
Jika butuh bantuan, Heru menyebut bahwa lurah bisa meminta bantuan dari pemerintah kota. Ia pun memastikan agar seluruh pihak saling membantu.
"Pak lurah butuh apa, minta ke wali kota, minta ke Sudin. Misalnya apa, perlu pohon, minta," kata dia.
Heru pun meminta para jajarannya, termasuk wali kota, camat hingga lurah untuk tidak mengambil cuti. Pasalnya, saat ini sudah memasuki musim hujan.
